Berita

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dukung langkah buruh dengan mengajukan Judicial Review UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi/RMOLJateng

Politik

Ganjar Pranowo Dukung Buruh Lakukan Judicial Review UU Ciptaker Ke MK

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 14:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tetap mengingatkan buruh agar tidak melakukan aksi mogok massa dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejauh ini, Ganjar memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi.

Dia juga meminta para buruh agar melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.


"Saya menyampaikan terimakasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan. Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, sehingga semua pihak bisa mengerti," kata Ganjar, di Semarang, Rabu (7/10).

Lebih jauh, Ganjar juga mendukung langkah pengajuan gugatan Judicial Review terhadap UU Cipta Kerja. Sehingga, terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan politik.

"Dan komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya,” kata Ganjar, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan judicial review terhadap Omnibus Law UU Cipta kerja.

Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pengesahan UU Cipta Kerja.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya