China Buka Ratusan Pusat Keamanan, Tibet Akan Jadi Xinjiang Kedua?

Pemerintah China telah meningkatkan kehadiran polisi di ibukota Tibet, Lhasa. Mereka membangun Pusat Keamanan yang diduga bertujuan untuk mengendalikan warga Tibet.

Mengutip sumber di Tibet, RFA pada Selasa (6/10) melaporkan, Pusat Keamanan bermunculan di seluruh Lhasa dan kota-kota Tibet lainnya dengan membawa lebih banyak petugas polisi.

"Sejauh ini ada lebih dari 130 Pusat Keamanan di Lhasa saja. PKC (Partai Komunis China) merekrut lebih banyak petugas polisi di Tibet akhir-akhir ini, dan jika Anda lulusan yang memenuhi syarat untuk menjadi petugas, maka meencari pekerjaan di Lhasa menjadi jauh lebih mudah," sambung sumber anonim itu.

Sumber lain mengatakan, PKC menempatkan lebih banyak polisi di kota-kota untuk mempertahankan integritas negara.

"Di bawah kebijakan (Presiden) Xi Jinping di mana dia berkata 'Untuk melindungi sekali' satu negara harus melindungi perbatasannya dan untuk melindungi perbatasan, satu negara harus menjaga keharmonisan di Tibet," ujar sumber tersebut.

"Padahal kenyataannya sejumlah unit polisi dan militer yang dikerahkan untuk mencegah protes terhadap pemerintah China oleh orang Tibet," sambung dia.

Media pemerintah China baru-baru ini melaporkan bahwa Lhasa telah membuka Sekolah Polisi Pemuda Pertama pada 23 September.

Human Rights Watch yang berbasis di New York menyatakan pihaknya sangat prihatin dengan perkembangan Pusat Keamanan di seluruh Tibet.

"Kegiatan ini selanjutnya akan mengontrol kebebasan dasar mobilitas dan hak asai manusia di Tibet," ujar Direktur Human Rights Watch untuk China, Sophie Richardson.

Pusat Keamanan di China selama ini diketahui berfungsi untuk memfasilitasi negara terpusat yang lebih kuat dengan menumbangkan penduduk asli setempat melalui pengawasan.

Menurut laporan New York Times pada 2019, sekitar 700 dari pos polisi kecil ini berfungsi ganda sebagai pusat komunitas di seluruh Tibet dan Daerah Otonomi Xinjang Uighur (XUAR).