Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan pimpinan DPR usai pengesahan UU Ciptaker/Net

Politik

Hippi DKI Yakin UU Ciptaker Bisa Bikin Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan parlemen menjadi UU. Hal itu disambut baik sebagian kalangan termasuk DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Umum DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang bahkan menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut penuh optimis kehadiran UU Cipta Kerja.

“Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, kami memiliki harapan besar akan masa depan ekonomi kita dapat tumbuh positif pasca pandemi Covid-19 ini,” kata Sarman kepada wartawan, Selasa (6/10).


Menurutnya, berbagai persoalan fundamental ekonomi selama ini dapat diselesaikan melalui UU terseut. Mulai dari kepastian perizinan usaha dan investasi, kepastian hukum, isu ketenagakeejaan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya.

“Target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di kisaran 5,7 persen 6 persen dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun diharapkan dapat tercapai. Mengingat angka pengangguran kita yang yang semakin bertambah akibat dampak pandemi Covid-19,” bebernya.

Anggota LKS Tripartit Nasional ini mencatat, jumlah pangangguran saat ini telah mencapai 7,05 juta, ditambah lagi dengan angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta per tahun, dan itu belum termasuk yang terkena PHK sebanyak 3 juta dan ratusan ribu yang dirumahkan.

“Ini menjadi tantangan yang harus kita atasi dengan UU Cipta Kerja ini. Tapi kita yakin dengan sinergitas dan saling mendukung antara pemerintah, dunia usaha serta serikat pekerja/buruh akan dapat kita selesaikan secara bertahap,” katanya.

“Termasuk bagaimana kita mampu meningkatkan SDM tenaga kerja kita agar memiliki kompetensi,skill dan keahlian, yang mumpuni sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih kompetitif dan berdaya saing,” imbuhnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya