Berita

Kepulauan Faroe/Net

Dunia

Ada Ancaman Rusia Dan China, Denmark Ingin Pasang Radar NATO Di Kepulauan Faroe

SELASA, 06 OKTOBER 2020 | 15:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Denmark tengah menjajaki rencana untuk menempatkan radar NATO di Kepulauan Faroe seiring dengan meningkatnya ancaman dari Rusia dan China.

Rencana tersebut dilaporkan tengah dibahas oleh Partai Venstre dari Denmark yang liberal-konservatif dan Partai Unionis dari Kepulauan Faroe.

Nantinya, radar tersebut akan berada di bawah naungan NATO dan zona perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sehingga akan memperkecil kemungkinan adanya "lubang" di wilayah udara kepulauan tersebut yang kerap dilintasi oleh Rusia.


"Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat peningkatan penerbangan Rusia di Atlantik Utara. Penerbangan Rusia menguji kesiapan NATO dan telah berulang kali melanggar wilayah udara persemakmuran," ujar jurubicara kebijakan luar negeri partai liberal, Michael Aastrup Jensen, seperti dikutip Sputnik.

"Oleh karena itu, kami harus bereaksi terhadap peningkatan volume penerbangan Rusia dan memastikan bahwa kami memiliki kesempatan yang tepat untuk mematau wilayah udara," tambahnya.

Untuk mencapai rencana tersebut, Kepulauan Faroe harus terlebih dulu dibebaskan dari ketergantungan pada Rusia dalam hal perdagangan. Caranya dengan embuat perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, antara lain ekspor salmon yang mencapai sekitar 50 persen dari total ekspor kepulauan tersebut, di mana Rusia adalah importir utamanya.

Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod dari Sosial Demokrat yang berkuasa telah didesak untuk mempercepat kerja pada perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Perjanjian sangat diperlukan mengingat sebelumnya blok tersebut telah memboikot Kepulauan Faroe pada 2013 karena ketidaksepakatan mengenai kuota.

Alhasil, Kepulauan Faroe mempertahankan ekspor ikan yang besar ke Rusia dan bergantung pada pasar ini karena mereka tidak dapat menjual ikannya di pasar Uni Eropa.

"Sekarang kita berada di persimpangan jalan di mana ekspor Faroe ke Rusia bisa menjadi daerah yang rentan dan titik tekanan. Oleh karena itu, keputusan radar tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ditindaklanjuti dengan tekanan yang meningkat pada Uni Eropa untuk perjanjian perdagangan bebas, antara Kepulauan Faroe dan Uni Eropa," ujar  Michael Aastrup Jensen.

Selain untuk melindungi Kepulauan Faroe dari ancaman Rusia, radar tersebut juga berusaha untuk melawan ancaman China.

Saat ini, China dilaporkan berusaha untuk menekan pemerintah Faroe untuk membeli peralatan 5G China kecuali jika mereka ingin kehilangan ekspor salmon mereka ke China.

Kepulauan Faroe yang terletak di Samudra Atlantik Utara merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark sejak 1948, bersama dengan Greeland.

Kepulauan ini mengalami kesulitan ekonomi yang besar setelah runtuhnya industri perikanan pada awal 1990-an, dan sejak itu berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi.

Meski keduanya bagian dari Kerajaan Denmark, namun pengaruh Amerika Serikat (AS) juga besar. Tahun lalu, Presiden Donald Trump bahkan menyiarkan proposal yang mengejutkan untuk membeli Greenland dari Denmark karena alasan strategis.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya