Berita

Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi /Net

Dunia

Kepada Presiden Kenya, El-Sisi Minta Dukungan Atas Sengketa Bendungan GERD

SELASA, 06 OKTOBER 2020 | 11:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hak Mesir atas air yang mengalir dari Sungai Nil termasuk ke dalam masalah keamanan nasional, sehingga perjanjian mengenai bendungan Nil Biru, Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), harus segera ditandatangani.

Begitu desakan yang disampaikan oleh Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi saat melakukan pertemuan dengan Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta di Istana Federal, Kairo pada Minggu (4/10).

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry dan direktur Intelijen Umum Mesir, Abbas Kamel.


“Pertemuan tersebut menyinggung perkembangan kawasan terkini yang menjadi kepentingan bersama, khususnya terkait isu Renaissance Dam, karena disepakati untuk mengintensifkan koordinasi antara kedua negara pada periode mendatang mengenai isu sensitif dan vital ini,” juru bicara kata presiden.

“Masalah air yang paling penting bagi rakyat Mesir, karena ini adalah masalah keamanan nasional, berarti Mesir mematuhi hak atas air dengan mencapai kesepakatan hukum yang menjamin aturan yang jelas untuk proses pengisian dan pengoperasian bendungan, dan mencapai kepentingan bersama semua pihak," tambah mereka.

Lebih lanjut, jurubicara El-Sisi mengatakan presiden juga mengungkapkan keinginan Mesir untuk memperkuat hubungan dan mengkonsolidasikan kerja sama strategis dengan Kenya di berbagai bidang.

Ini bukan pertama kalinya El-Sisi menggambarkan masalah air sebagai masalah keamanan nasional. Selama panggilan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson baru-baru ini dia juga mengulangi pernyataan yang sama.

GERD merupakan mega proyek Ethiopia senilai 4 miliar dolar AS untuk pembangkit listrik tenaga air. Bendungan tersebut dikhawatirkan akan mengangganggu pasokan air ke Mesir dan Sudan. Pasalnya, Nil Biru yang merupakan anak sungai Nil telah memberikan 90 persen pasokan air bersih bagi 100 juta orang Mesir.

Selama satu dekade terakhir, ketiga pihak sudah melakukan negosiasi untuk mencapai perjanjian mengenai aturan perngoperasian GERD.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya