Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga/Net
Baru menjabat selama kurang lebih satu bulan, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga sudah mendapatkan kecaman publik.
Kecaman tersebut muncul ketika Suga menolak enam sarjana untuk menjadi anggota dalam Dewan Sains Jepang (SCJ) yang dibentuk setelah Perang Dunia II.
SCJ yang berisi 210 anggota dibentuk untuk memberikan masukan kebijakan ilmiah independen. Setiap tiga tahun, setengah anggota dewan baru pilih. Di antara 105 cendikiawan, enam di antaranya telah ditolak untuk keanggotaan.
Dimuat
Reuters pada Senin (5/10), enam orang tersebut dikenal sebagai pengkritik kebijakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Di antara kebijakan yang dikritik oleh para cendikiawan yang ditolak adalah penafsiran ulang Abe tentang konstitusi pasifis untuk memungkinkan pasukan berperang di luar negeri, perubahan bersejarah untuk kebijakan pertahanan Jepang, dan tindakan rahasia negara pada 2013 yang memicu kekhawatiran tentang kebebasan media.
Penolakan Suga sendiri langsung memicu kehebohan. Para kritikus menganggap Suga telah melanggar prinsip konstitusi tentang kebebasan akademik.
Para analis politik sendiri mengatakan, sejak 1983, perdana menteri telah menunjuk anggota berdasarkan rekomendasi SCJ, dan tidak ada preseden untuk menolak rekomendasi tersebut.
"Konstitusi Jepang memiliki pasal khusus hanya untuk kebebasan akademis, akibat langsung dari kontrol masa perang akademisi dan sains oleh militer," ujar seorang profesor dari Universitas Sophia, Koichi Nakano.
SCJ telah menuntut Suga untuk menjelaskan keputusannya yang menolak menerima enam cendikiawan tersebut. Suga berdalih keputusan tersebut adalah hasil dari tanggapan yang sesuai berdasarkan hukum.
"Saya tidak tahu sama sekali mengapa saya tidak diangkat," ujar salah seorang cendikiawan yang merupakan profesor Sekolah Hukum Waseda, Masanori Okada.
Beberapa konservatif mengecam SCJ karena mereka dianggap ramah China. Namun Okada membantah kelompok itu memiliki hubungan khusus dengan Beijing.
Selain para akademisi, partai-partai oposisi juga ikut mengkritik keputusan tersebut dan menuntut penjelasan publik dari Suga.
Suga dilantik menjadi perdana menteri Jepang pada 16 September, setalah Abe mengundurkan diri karena sakit yang dideritanya.
