Berita

Ilham Bintang/Net

Politik

Ilham Bintang : Gagapnya Pemerintah Buat Kebijakan Covid-19 Jadi Hambatan Kerja Jurnalistik

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 00:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Terdapat sejumlah musuh atau hambatan bagi insan pers dalam mengerjakan kerja jurnalistiknya di tengah situasi krisis akibat pandemi virus corona baru (Covid-19).

Adapun hambatan tersebut antara lain, informasi perihal Covid-19 itu sendiri.

Kedua yakni masyarakat yang seakan tidak peduli dengan bahaya virus mematikan dari Wuhan China tersebut dan juga buzzer sosial media yang kerap melakukan upaya-upaya memangkas kinerja jurnalis.

Begitu yang dikatakan Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang dalam acara diskusi virtual bertajuk ‘Menjaga Harapan Masyarakat Di Tengah Bencana’, Jumat (2/10).

Selain itu, adanya sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

“Terhadap sikap pemerintah itu sendiri terhadap kebijakan-kebijakannya bukan hanya kelihatan gagap tapi, memang terus terang tidak konsisten,” kata Ilham Bintang.

Sikap ketidakkonsistenan pemerintah dalam meletakkan kebijakan, kata Ilham Bintang, tercermin dalam tujuh bulan terakhir di tengah situasi pandemi Covid-19 yang dipertontonkan masyarakat.

“Jadi di mana berbulan-bulan itu kita saksikan sikap ambigu pemerintah itu di ruang publik, dikonsumsi oleh publik yang kita mau edukasi, supaya menjaga dia punya kesehatan,” imbuhnya.

Adanya saling silang pendapat antar unsur pemerintah di ruang publik dalam setiap kebijakannya membuat jurnalis mengalami hambatan dalam menuliskan berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

“Kita masih beruntung karena pers dengan UU yang baru UU 40/99 cukup memiliki keyakinan dan keleluasaan untuk memberitakan semua hal, tetap pada fitrahnya,” ujarnya.

“Walaupun kehidupan pers yang tadi disebutkan mbak ninuk tidak menuntun dan menasheti pemeintah untjk berpandanhan sama, yaitu keselamatan jiwa adlaah yang utama,” tegasnya menyudahi.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya