Mendagri: Black Campaign Berisi Kebohongan Itu Pidana!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak KPU dan Bawaslu untuk lebih masif menyosialisasikan kepada pasangan calon (paslon) dan tim suksesnya yang sedang melakukan kampanye untuk tidak melakukan black campaign.

Selain itu, Mendagri meminta daerah-daerah agar melakukan rapat koordinasi secara intensif untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi adanyanya gangguan konvensional berupa aksi kekerasan/anarkis.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, pada Rabu (30/9) dari Kantor Kemendagri, Jakarta.

“Aksi kekerasan harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah prokatif untuk merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar mereka melakukan kompetisi secara sehat dan tidak melakukan black campaign atau kampanye-kampanye bohong,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/10).

“Positive campaign itu masih bisa, negative campaign itu biasa. Tapi black campaign yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh, itu pun adalah pidana,” sambung Tito.

Mantan Kapolri ini berharap agar massa kampanye dapat belangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23 hingga 24 September silam. Dia juga mengapresiasi kepada stakeholder yang telah bekerja keras dalam kelancaran tahapan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholder karena pada tanggal 23 dan 24 (September) yaitu tahapan yang cukup penting, tahapan penetapan pasangan calon tanggal 23 dan tanggal 24 penentuan atau pengambilan nomor urut pasangan calon berlangsung relatif cukup lancar, tidak seperti pada saat pendaftaran pasangan calon tanggal 4 hingga 6 September,” terangnya.

Di samping itu, Mendagri mengimbau agar baik pihak penyelenggara, masyarakat dan aparat keamanan dapat saling menjaga agar pilkada bebas dari konflik-konflik kekerasan dan juga bebas Covid-19.

“Kita jaga agar pilkada ini aman, lancar dan dapat menjadi simbol demokrasi hak daripada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat memajukan daerahnya,” demikian Tito.