Berita

Wakil Ketua MPR< Jazilul Fawaid saat jadi narasumber di acara Ngobrol Bareng bang rulsna RMOL/Repro

Politik

Benarkan Lieus Sungkharisma, Jazilul Fawaid Tegaskan Pancasila Bukan Barang Candaan

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 20:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid sepakat dengan pernyataan Lieus Sungkharisma soal ideologi Pancasila yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun.

Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal urgensi RUU BPIP yang sebelumnya merupakan RUU HIP hingga memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat.

“Soal ideologi bukan barang candaan. Tidak boleh dibuat remeh. Kita membuat rumusan, para pendahulu kita membuat rumusan Pancasila dan empat pilar yang ada, itu dengan keringat, darah dan air mata, yang kemudian terbukti sampai hari ini tegak,” tegas Jazilul dalam acara diskusi virtual ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan’, dengan tema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).

Meski belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan secara sempurna, menyeluruh, adil dan makmur, politisi PKB ini justru menekankan agar para pejabat tinggi negara harus paham betul terhadap ideologi Pancasila.

“Sebagai pejabat tinggi negara, harus paham betul terhadap ideologi Pancasila ini. Justru yang dikhawatirkan saat ini kan, kalau di antara pejabat, pikirannya sudah jauh dari Pancasila, atau bahkan diindikasikan oleh kelompok tertentu, katakanlah ini sudah mulai memyimpang ini,” katanya.

Pihaknya teringat ketika dulu menjadi seorang aktivis di KNPI, di era Soeharto. Dia harus diseleksi secara ketat, apakah datang dari kelompok komunis atau tidak.

Namun saat ini, tidak adanya lembaga screening di pemerintahan untuk membuktikan pejabat tersebut bagian dari kelompok berbahaya atau tidak.

“Kalau dulu gampang sekali, karena ada Litsus. Saya dulu, untuk menjadi salah seorang aktivis menjadi salah seorang KNPI kan harus ada sertifikat P4. Ada 100 jam 120 jam, itu ada dibuat dalam suatu sistem.

“Saat ini kan tidak ada suatu sistem, ini juga yang kemudian perlu kita pikirkan bersama. Apakah ini diatur dalam UU seperti HIP atau tidak,” tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

UPDATE

Kini Jokowi Sapa Prabowo dengan Sebutan Mas Bowo

Minggu, 28 April 2024 | 18:03

Lagi, Prabowo Blak-blakan Didukung Jokowi

Minggu, 28 April 2024 | 17:34

Prabowo: Kami Butuh NU

Minggu, 28 April 2024 | 17:15

Yahya Staquf: Prabowo dan Gibran Keluarga NU

Minggu, 28 April 2024 | 17:01

Houthi Tembak Jatuh Drone Reaper Milik AS

Minggu, 28 April 2024 | 16:35

Besok, MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

Minggu, 28 April 2024 | 16:30

Netanyahu: Keputusan ICC Tak Membuat Israel Berhenti Perang

Minggu, 28 April 2024 | 16:26

5.000 Peserta MTQ Jabar Meriahkan Pawai Taaruf

Minggu, 28 April 2024 | 16:20

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Diperkirakan Mundur dalam Waktu Dekat

Minggu, 28 April 2024 | 16:12

Istri Rafael Alun Trisambodo Berpeluang Ditersangkakan

Minggu, 28 April 2024 | 16:05

Selengkapnya