Berita

Wakil Ketua MPR< Jazilul Fawaid saat jadi narasumber di acara Ngobrol Bareng bang rulsna RMOL/Repro

Politik

Benarkan Lieus Sungkharisma, Jazilul Fawaid Tegaskan Pancasila Bukan Barang Candaan

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 20:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid sepakat dengan pernyataan Lieus Sungkharisma soal ideologi Pancasila yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun.

Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal urgensi RUU BPIP yang sebelumnya merupakan RUU HIP hingga memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat.

“Soal ideologi bukan barang candaan. Tidak boleh dibuat remeh. Kita membuat rumusan, para pendahulu kita membuat rumusan Pancasila dan empat pilar yang ada, itu dengan keringat, darah dan air mata, yang kemudian terbukti sampai hari ini tegak,” tegas Jazilul dalam acara diskusi virtual ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan’, dengan tema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).


Meski belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan secara sempurna, menyeluruh, adil dan makmur, politisi PKB ini justru menekankan agar para pejabat tinggi negara harus paham betul terhadap ideologi Pancasila.

“Sebagai pejabat tinggi negara, harus paham betul terhadap ideologi Pancasila ini. Justru yang dikhawatirkan saat ini kan, kalau di antara pejabat, pikirannya sudah jauh dari Pancasila, atau bahkan diindikasikan oleh kelompok tertentu, katakanlah ini sudah mulai memyimpang ini,” katanya.

Pihaknya teringat ketika dulu menjadi seorang aktivis di KNPI, di era Soeharto. Dia harus diseleksi secara ketat, apakah datang dari kelompok komunis atau tidak.

Namun saat ini, tidak adanya lembaga screening di pemerintahan untuk membuktikan pejabat tersebut bagian dari kelompok berbahaya atau tidak.

“Kalau dulu gampang sekali, karena ada Litsus. Saya dulu, untuk menjadi salah seorang aktivis menjadi salah seorang KNPI kan harus ada sertifikat P4. Ada 100 jam 120 jam, itu ada dibuat dalam suatu sistem.

“Saat ini kan tidak ada suatu sistem, ini juga yang kemudian perlu kita pikirkan bersama. Apakah ini diatur dalam UU seperti HIP atau tidak,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya