Film Pengkhianatan G30SPKI/Net
Sejauh ini tidak ada larangan kepada masyarakat untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI yang belakangan kembali ramai diperbincangkan.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, menonton film tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk dari rasa mawas diri masyarakat mengenai kemunculan PKI di Tanah Air.
“Sebagai bagian dari kewaspadaan kita, enggak boleh dilarang,†ucap Jazilul dalam acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).
Berkenaan dengan anggapan bahwa film yang disutradarai Arifin C Noer tersebut sebagai versi orde baru, Jazilul berharap ada film dokumenter G30S/PKI versi baru tanpa menghilangkan peristiwa kekejaman PKI.
“Kalau misalkan mau menyampaikan film G30S/PKI itu adalah satu versi, tentu sekarang boleh dong buat versi yang lain. Silakan saja, tetapi yang enggak boleh hilang peristiwa ini adalah luka dalam sejarah bangsa ini dan paham komunis tetap dilarang di negara yang kita cintai ini,†katanya.
Politisi PKB ini meyakini, aparat penegak hukum tentu akan melakukan upaya eksekusi yang berdasarkan aturan UU ketika adanya aliran komunis di Indonesia.
“Tidak boleh ada ormas atau organisasi yang mendasarkan pada paham komunis. Banyak yang bisa dilakukan pemerintah, misalkan memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di MPR ada sosialisasi 4 pilar, nah berbagai macam itu adalah yang kita punya,†katanya.
“Bagaimana mendeteksi secara riil terhadap gerakan komunis? Tentu aparatur pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang yang melakukan. Apakah itu aparat keamaan, apakah aparatur yang bertugas untuk itu. Memang di zaman Pak Harto ada Litsus yang secara khusus memantau,†tandasnya.
