Berita

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid saat jadi narasumber Ngobrol Bareng Bang Ruslan RMOL/Repro

Politik

Jazilul Fawaid: Siapapun Berhak Angkat Isu PKI, Kita Tidak Boleh Antipati

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 18:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan latar belakang atau adanya motif sebuah organisasi mengangkat isu munculnya komunis ini untuk mengingatkan bahaya dari paham komunisme di tanah air.

Menurutnya, tak masalah jika ada sebuah organisasi yang mengangkat isu kebangkitan PKI muncul saat ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merupakan bagian dari penyampaian aspirasi sebuah kelompok untuk mengingatkan kembali peristiwa kelam tersebut.


“Itu masing-masing cara pandang orang dan kelompok, jadi siapapun berhak menggunakan isu ini (PKI) untuk mengingatkan peristiwa yang masa lalu kelam,” kata Jazilul dalam acara diskusi virtual ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan’, dengan tema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).

Legislator Daerah Pemilihan Lamongan Gresik, Jawa Timur itu, tidak mau menunjuk suatu kelompok tertentu yang menggaungkan adanya kebangkita PKI.

Dia justru mendukung, dan meminta kelompok atau organisasi itu untuk menyampaikan secara detil kepada publik jika menemukan adanya PKI di Indonesia.

“Kalau sekarang ada kelompok menggunakan isu itu juga sah sekali, boleh sekali, dan memang itu ancaman, dan itu harus juga disampaikan kepada publik. Kita tidak boleh juga antipati, terhadap kelompok yang mengatakan ancaman komunis itu nyata dalam versinya,” bebernya.

Pihaknya meminta pemerintah maupun masyarakat untuk menghargai adanya suatu kelompok tersebut. Namun demikian, juga harus menghargai jika ada yang tidak sepakat dengan kelompok itu.

“Tapi kita juga harus menghargai, bahwa ada pikiran juga yang mengatakan bahwa bahaya laten komunis itu tidak sampai tingkat yang tidak terlalu kritis begitu,” katanya.

Terpenting, kata Jazilul, pemerintah mau bekerja secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan, kesejahteraan sekaligus keadilan.

“Tetapi kalau dipandang oleh masyarakatmya bahwa ada masih ketimpangan dan itu memperkuat adanya aliran tertentu pada politik ketimpangan juga ada. Ya harus diawasi,” tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya