Berita

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid saat jadi narasumber Ngobrol Bareng Bang Ruslan RMOL/Repro

Politik

Jazilul Fawaid: Siapapun Berhak Angkat Isu PKI, Kita Tidak Boleh Antipati

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 18:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan latar belakang atau adanya motif sebuah organisasi mengangkat isu munculnya komunis ini untuk mengingatkan bahaya dari paham komunisme di tanah air.

Menurutnya, tak masalah jika ada sebuah organisasi yang mengangkat isu kebangkitan PKI muncul saat ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merupakan bagian dari penyampaian aspirasi sebuah kelompok untuk mengingatkan kembali peristiwa kelam tersebut.


“Itu masing-masing cara pandang orang dan kelompok, jadi siapapun berhak menggunakan isu ini (PKI) untuk mengingatkan peristiwa yang masa lalu kelam,” kata Jazilul dalam acara diskusi virtual ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan’, dengan tema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).

Legislator Daerah Pemilihan Lamongan Gresik, Jawa Timur itu, tidak mau menunjuk suatu kelompok tertentu yang menggaungkan adanya kebangkita PKI.

Dia justru mendukung, dan meminta kelompok atau organisasi itu untuk menyampaikan secara detil kepada publik jika menemukan adanya PKI di Indonesia.

“Kalau sekarang ada kelompok menggunakan isu itu juga sah sekali, boleh sekali, dan memang itu ancaman, dan itu harus juga disampaikan kepada publik. Kita tidak boleh juga antipati, terhadap kelompok yang mengatakan ancaman komunis itu nyata dalam versinya,” bebernya.

Pihaknya meminta pemerintah maupun masyarakat untuk menghargai adanya suatu kelompok tersebut. Namun demikian, juga harus menghargai jika ada yang tidak sepakat dengan kelompok itu.

“Tapi kita juga harus menghargai, bahwa ada pikiran juga yang mengatakan bahwa bahaya laten komunis itu tidak sampai tingkat yang tidak terlalu kritis begitu,” katanya.

Terpenting, kata Jazilul, pemerintah mau bekerja secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan, kesejahteraan sekaligus keadilan.

“Tetapi kalau dipandang oleh masyarakatmya bahwa ada masih ketimpangan dan itu memperkuat adanya aliran tertentu pada politik ketimpangan juga ada. Ya harus diawasi,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya