Berita

SK PPP yang memuat nama Hilal Farid Turmudzi/Ist

Nusantara

Nama Dicatut Jadi Pengurus, Hilal Farid: Saya Tidak Pernah Mengisi Formulir Di PPP

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 04:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pangandaran, Hilal Farid Turmudzi berang. Hal itu setelah namanya tercatat jadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Diketahui, nama Hilal Farid Turmudzi, tercatat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jabatan sebagai Sekretaris di Pimpinan Majelis Syariah Cabang, masa bakti 2016-2021 dan ditandatangani Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat, Ade Munawaroh Yasin.

Menklarifikasi hal tersebut, Ketua PCNU Kabupaten Pangandaran, Hilal Farid Turmudzi mengaku tidak pernah menandatangani berkas apapun di DPC PPP Kabupaten Pangandaran.


"Demi Allah, saya tidak pernah mengisi formulir keanggotaan PPP sama sekali. Datang ke kegiatannya saja saya tidak pernah, kok tiba tiba ada nama saya dalam kepengurusan," tegas Hilal kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (27/9).

Menurut Hilal, berkas surat keputusan DPW PPP Jawa Barat yang mencatut namanya sempat mencuat ke Publik saat hendak pemilihan Ketua PCNU beberapa waktu lalu.

"Pada saat itu ada keluar dan saya sempat kaget. Namun setelah berkomunikasi dengan Sekretaris PWNU Jabar, itu tidak menjadi halangan karena bukan di kepengurusan harian," paparnya.

Karena merasa dicatut, Hilal meminta namanya dihapus dari sekretaris pimpinan Majelis Syariah DPC PPP Kabupaten Pangandaran.

"Ya supaya tidak ada hal hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, apalagi jabatan itu kan posisi yang sangat strategis di partai," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya