Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Mendagri Klaim Pilkada Bisa Bangkitkan Ekonomi, Rizal Ramli: Jangan Pidato Doang, Undur!

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Total uang yang berputar selama pilkada tidak hanya berasal dari dana yang digelontorkan pemerintah. Tapi juga ada dana dari peserta yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat.

Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa Pilkada Serentak bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata mantan Kapolri itu, sebagian dari total anggaran Rp 15 triliun sudah terserap kepada pihak-pihak terkait pilkada. Antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hampir menyerap 99 persen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah hampir 98 persen, serta aparat keamanan sebesar 61,90 persen.


Dia mengurai bahwa 60 persen anggaran  digunakan untuk para penyelenggara, yang berarti program padat karya terjadi. Kemudian 20 persen untuk alat pilkada dan 20 persennya untuk melindungi dari Covid-19 bagi para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS.

Sementara dalam hitungan Rizal Ramli, total uang yang berputar dalam pilkada nanti adalah sebanyak Rp 200 triliun.

“Mas Tito benar: Biaya negara Rp 20 trilliun. Biaya dari peserta sekitar 10 kalinya. Total stimulus sekitar Rp 200 T,” katanya di akun Twitternya, Sabtu lalu (26/9).

Namun demikian, secara satire Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengingatkan bahwa risiko penyelanggaraan pilkada jauh lebih besar di tengah pandemi.

Jika protokol kesehatan ketat yang digadang pemerintah tidak berjalan baik, maka korban jiwa tak bisa dihindari.

“Tapi risiko kematian covid besar. Utamakan kemanusian, ingat Pancasila !! Jangan pidato doang. Undur,” tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya