Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Mendagri Klaim Pilkada Bisa Bangkitkan Ekonomi, Rizal Ramli: Jangan Pidato Doang, Undur!

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Total uang yang berputar selama pilkada tidak hanya berasal dari dana yang digelontorkan pemerintah. Tapi juga ada dana dari peserta yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat.

Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa Pilkada Serentak bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata mantan Kapolri itu, sebagian dari total anggaran Rp 15 triliun sudah terserap kepada pihak-pihak terkait pilkada. Antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hampir menyerap 99 persen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah hampir 98 persen, serta aparat keamanan sebesar 61,90 persen.


Dia mengurai bahwa 60 persen anggaran  digunakan untuk para penyelenggara, yang berarti program padat karya terjadi. Kemudian 20 persen untuk alat pilkada dan 20 persennya untuk melindungi dari Covid-19 bagi para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS.

Sementara dalam hitungan Rizal Ramli, total uang yang berputar dalam pilkada nanti adalah sebanyak Rp 200 triliun.

“Mas Tito benar: Biaya negara Rp 20 trilliun. Biaya dari peserta sekitar 10 kalinya. Total stimulus sekitar Rp 200 T,” katanya di akun Twitternya, Sabtu lalu (26/9).

Namun demikian, secara satire Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengingatkan bahwa risiko penyelanggaraan pilkada jauh lebih besar di tengah pandemi.

Jika protokol kesehatan ketat yang digadang pemerintah tidak berjalan baik, maka korban jiwa tak bisa dihindari.

“Tapi risiko kematian covid besar. Utamakan kemanusian, ingat Pancasila !! Jangan pidato doang. Undur,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya