Beragam masukan masih terus mengalir bagi pemerintah yang masih pada pendirian untuk tetap melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020.
Salah satunya dari lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut bahwa pilkada tidak perlu ditunda. Tetapi, hanya cukup disesuaikan saja dengan kondisi pandemi Covid-19.
Dalam sebuah riset terbaru, LSI Denny JA menyebutkana da dua target utama yang menjadikan pilkada harus tetap digelar pada tahun ini.
"Target itu tak hanya untuk memenuhi hak konstitusional warga memilih kepala daerah.
Pilkada pun di 270 wilayah ikut menggerakan ekonomi masyarakat yang sangat menurun," kata LSI Denny JA dalam siaran pers, Kamis (24/9).
LSI Denny JA juga menemukan bahwa ada tujuh alasan mengapa sebaiknya Pilkada
9 Desember 2020 tak ditunda. Namun hanya perlu menyesuaikan kegiatannya.
Alasan pertama adalah soal legitimasi di mana jika pilkada ditunda, 270 daerah
di Indonesia akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).
"Di Februari 2021 saja, ada 209 kepala daerah yang selesai masa
jabatan. Legitimasi PLT tentunya berbeda dengan kepala daerah dipilih
rakyat. Kewenangannya pun terbatas," jelasnya.
Berikutnya, dari 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada, ada 44 wilayah
yang terkena zona merah. Proporsi wilayah zona merah itu hanya 16,3 persen
dibanding 270 pilkada yang ada.
Ketiga, jika pilkada kembali ditunda menunggu vaksin dapat digunakan masyarakat, itu tidaklah pasti. Para ahli pun tak pasti kapan vaksin yang disahkan WHO dapat beredar di masyarakat.
Keempat, dalam setiap situasi sulit atau krisis, setiap pemimpin punya pilihan
kebijakan. Tak mudah, namun tetap harus diambil dengan mempertimbangkan semua aspek.
Kelima, hanya 16.3 persen dari 270 wilayah pilkada yang terkena zona merah. Wilayah zona merah dapat diberi aturan khusus. Bisa dibuat aturan misalnya, khusus di zona merah tak boleh ada kampanye yang membuat publik berkumpul lebih dari 5 orang.
Keenam, kegiatan pilkada dan kampanye di 270 wilayah dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Di mana data menunjukan ekonomi nasional kini minus 5.32 persen.
Ketujuh adalah modifikasi metode kampanye menyesuaiakn situasi pandemik. Yaitu
kampanye dan pertemuan yang menghimpun orang banyak harus dihindari.
