Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Cium Kebangkitan PKI Sejak 2008, Demokrat: Zaman SBY Konsisten Pada TAP MPR

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 12:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo yang mencium kebangkitan gerakan PKI gaya baru sejak 2008 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buru-buru dibantah Partai Demokrat.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai klaim mantan panglima TNI itu belum pasti benar.

Dia memastikan bahwa di era SBY isu komunis mampu diredam dengan baik lewat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.


“Saya kira beda positioningnya. Kalau zaman Pak SBY tidak menjadi gaduh gitu kan, dan semua konsisten dengan tata peraturan perundang-undangan terhadap TAP MPR,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).

“TAP MPR XXV kan jelas, ya jadi konsisten saja sama aturan, Pak SBY begitu,” imbuhnya.

Herman menegaskan, SBY taat akan peraturan saat menjadi kepala negara. Sehingga mampu meredam kegaduhan yang timbul di permukaan dengan instrumen negara, yakni berupa undang-undang dan instansi penegak hukum.

“Pak SBY adalah presiden yang taat dan patuh terhadap perundang-undangan. Kalau misalnya, pemerintahan saat ini kalau patuh kan hal-hal semacam ini tidak menjadi kegaduhan, tapi diredam oleh instrumen pemerintah,” katanya.

Di era SBY, lanjut Herman, isu-isu komunis bisa dihentikan dengan bantuan instrumen negara serta aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak sampai menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Dengan alat pemerintahan, bukan dijadikan polemik di pemerintahan,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya