Berita

Mahasiswa yang tergabung dalam elemen Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS)/Ist

Politik

Tolak KAMI, Mahasiswa Arek Suroboyo Kecam Pernyataan Kontroversial Gatot Nurmantyo

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 01:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam elemen Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS) menolak aktivitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.

Mahasiswa asal UPN Veteran Surabaya yang juga Kordinator Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS), Sahala mengatakan, mahasiswa Surabaya menolak segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur. Sebab, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Jawa Timur yang majemuk dan sedang fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19.

"Kita tegas menolak dan menentang segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur. Untuk apa ada gerakan-gerakan politik lagi," ujar Sahala di Angkringan Merah Putih Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/9).

Ditambahkan Sahala, narasi dan diksi yang digunakan para tokoh KAMI juga cenderung memprovokasi dan dinilai berupaya mengoyak dan merongrong persatuan bangsa Indonesia.

Ia kemudian menyoroti pernyataan deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo baru-baru ini yang mengungkapkan alasan pergantian dirinya dari pucuk pimpinan TNI di tahun 2017 karena menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar Film G30S/PKI.

Mereka menganggap, pernyataan tersebut sangat provokatif dan terkesan sengaja dihembuskan untuk menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Bagi kami, pernyataan Pak Gatot menjelang 30 September itu sarat muatan provokatif. Padahal jejak digital masih mencatat tepat pada hari pergantian Panglima TNI tahun 2017 tersebut, Pak Gatot bilang pergantian pucuk pimpinan TNI sesuatu yang wajar, karena beliau juga sudah menjabat selama dua tahun lebih," jelasnya.

Lebih lanjut, Sahala menduga pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut telah melanggar kode etik prajurit yang seharusnya tidak perlu mempertentangkan keputusan atasan, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari institusi TNI.

"Beliau (Pak Gatot), seharusnya tidak perlu mempertentangkan keputusan presiden karena ada kode etik prajurit yang melekat pada diri Pak Gatot," urai Sahala.

Dalam konferensi persnya, para mahasiswa tersebut juga meminta aparat kkepolisian untuk tidak memberikan izin terhadap setiap aktivitas KAMI di Kota Surabaya dan di Provinsi Jawa Timur.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya dan Jawa Timur untuk tetap mengedepankan persatuan, menjaga kondusifitas, serta menolak gerakan-gerakan politik yang memecah belah persatuan dan kebhinnekaan," demikian Sahala.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya