Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Pemulihan Ekonomi Bergantung Kelincahan Pemerintah Dalam Mainkan Pedal Gas Dan Rem

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi pada kuartal ketiga. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi nasional masih merosot di angka -2,9 hingga -1,1 persen pada kuartal ketiga.

Untuk itu dibutuhkan pola pemulihan ekonomi yang tepat dari pemerintah. Sehingga kemerosotan ekonomi nasional bisa ditekan balik ke atas.

Nah, menurut pandangan anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, pola pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah bisa bermacam-macam.


Apakah ikut pola huruf V (cepat turun cepat naik), huruf U (lama melandai datar), huruf W (naik turun terus), atau huruf lain. Semuanya akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah.

“Ini tergantung kemampuan (pemerintah) memainkan pedal rem (penanganan kesehatan) dan pedal gas (akselerasi ekonomi) secara lincah dan konsisten,” ujar Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini sebelumnya telah memprediksi ekonomi nasional masih terpuruk hingga kuartal IV atau sampai akhir tahun. Sehingga perlu dilakukan penyelamatan dengan mengatur kebijakan yang antisiklis.

“Jadi yang harus dilakukan segera oleh pemerintah adalah mengatur agar kebijakan ekonomi antisiklis. Berjalan efektif, fokus, dan sinergistik,” katanya.

Adapun kebijakan antisiklis ini dianalogikan seperti mengendarai sebuah kendaraan yang mampu menekan dan melancarkan laju ekonomi.

“Saat (pertumbuhan) menurun digas, saat melaju cepat direm. Itu konsep dasar ekonomi semester 2,” imbuhnya.

Sementara, terkait penilaian publik bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 hingga berdampak negatif pada perekonomian nasional, Hendrawan punya pandangan lain.

Hendrawan menilai, lambatnya pemerintah dalam penanganan pandemi ini lantaran adanya sejumlah masalah. Salah satunya akurasi data dan birokrasi yang berbelit-belit.

“Masalah akurasi data dan birokrasi yang sarat beban, membuat kebijakan publik lambat menjangkau target yang dituju,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya