Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Pemulihan Ekonomi Bergantung Kelincahan Pemerintah Dalam Mainkan Pedal Gas Dan Rem

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi pada kuartal ketiga. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi nasional masih merosot di angka -2,9 hingga -1,1 persen pada kuartal ketiga.

Untuk itu dibutuhkan pola pemulihan ekonomi yang tepat dari pemerintah. Sehingga kemerosotan ekonomi nasional bisa ditekan balik ke atas.

Nah, menurut pandangan anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, pola pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah bisa bermacam-macam.


Apakah ikut pola huruf V (cepat turun cepat naik), huruf U (lama melandai datar), huruf W (naik turun terus), atau huruf lain. Semuanya akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah.

“Ini tergantung kemampuan (pemerintah) memainkan pedal rem (penanganan kesehatan) dan pedal gas (akselerasi ekonomi) secara lincah dan konsisten,” ujar Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini sebelumnya telah memprediksi ekonomi nasional masih terpuruk hingga kuartal IV atau sampai akhir tahun. Sehingga perlu dilakukan penyelamatan dengan mengatur kebijakan yang antisiklis.

“Jadi yang harus dilakukan segera oleh pemerintah adalah mengatur agar kebijakan ekonomi antisiklis. Berjalan efektif, fokus, dan sinergistik,” katanya.

Adapun kebijakan antisiklis ini dianalogikan seperti mengendarai sebuah kendaraan yang mampu menekan dan melancarkan laju ekonomi.

“Saat (pertumbuhan) menurun digas, saat melaju cepat direm. Itu konsep dasar ekonomi semester 2,” imbuhnya.

Sementara, terkait penilaian publik bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 hingga berdampak negatif pada perekonomian nasional, Hendrawan punya pandangan lain.

Hendrawan menilai, lambatnya pemerintah dalam penanganan pandemi ini lantaran adanya sejumlah masalah. Salah satunya akurasi data dan birokrasi yang berbelit-belit.

“Masalah akurasi data dan birokrasi yang sarat beban, membuat kebijakan publik lambat menjangkau target yang dituju,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya