Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Pemulihan Ekonomi Bergantung Kelincahan Pemerintah Dalam Mainkan Pedal Gas Dan Rem

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi pada kuartal ketiga. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi nasional masih merosot di angka -2,9 hingga -1,1 persen pada kuartal ketiga.

Untuk itu dibutuhkan pola pemulihan ekonomi yang tepat dari pemerintah. Sehingga kemerosotan ekonomi nasional bisa ditekan balik ke atas.

Nah, menurut pandangan anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, pola pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah bisa bermacam-macam.


Apakah ikut pola huruf V (cepat turun cepat naik), huruf U (lama melandai datar), huruf W (naik turun terus), atau huruf lain. Semuanya akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah.

“Ini tergantung kemampuan (pemerintah) memainkan pedal rem (penanganan kesehatan) dan pedal gas (akselerasi ekonomi) secara lincah dan konsisten,” ujar Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini sebelumnya telah memprediksi ekonomi nasional masih terpuruk hingga kuartal IV atau sampai akhir tahun. Sehingga perlu dilakukan penyelamatan dengan mengatur kebijakan yang antisiklis.

“Jadi yang harus dilakukan segera oleh pemerintah adalah mengatur agar kebijakan ekonomi antisiklis. Berjalan efektif, fokus, dan sinergistik,” katanya.

Adapun kebijakan antisiklis ini dianalogikan seperti mengendarai sebuah kendaraan yang mampu menekan dan melancarkan laju ekonomi.

“Saat (pertumbuhan) menurun digas, saat melaju cepat direm. Itu konsep dasar ekonomi semester 2,” imbuhnya.

Sementara, terkait penilaian publik bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 hingga berdampak negatif pada perekonomian nasional, Hendrawan punya pandangan lain.

Hendrawan menilai, lambatnya pemerintah dalam penanganan pandemi ini lantaran adanya sejumlah masalah. Salah satunya akurasi data dan birokrasi yang berbelit-belit.

“Masalah akurasi data dan birokrasi yang sarat beban, membuat kebijakan publik lambat menjangkau target yang dituju,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya