Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Pemulihan Ekonomi Bergantung Kelincahan Pemerintah Dalam Mainkan Pedal Gas Dan Rem

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi pada kuartal ketiga. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi nasional masih merosot di angka -2,9 hingga -1,1 persen pada kuartal ketiga.

Untuk itu dibutuhkan pola pemulihan ekonomi yang tepat dari pemerintah. Sehingga kemerosotan ekonomi nasional bisa ditekan balik ke atas.

Nah, menurut pandangan anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, pola pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah bisa bermacam-macam.

Apakah ikut pola huruf V (cepat turun cepat naik), huruf U (lama melandai datar), huruf W (naik turun terus), atau huruf lain. Semuanya akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah.

“Ini tergantung kemampuan (pemerintah) memainkan pedal rem (penanganan kesehatan) dan pedal gas (akselerasi ekonomi) secara lincah dan konsisten,” ujar Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini sebelumnya telah memprediksi ekonomi nasional masih terpuruk hingga kuartal IV atau sampai akhir tahun. Sehingga perlu dilakukan penyelamatan dengan mengatur kebijakan yang antisiklis.

“Jadi yang harus dilakukan segera oleh pemerintah adalah mengatur agar kebijakan ekonomi antisiklis. Berjalan efektif, fokus, dan sinergistik,” katanya.

Adapun kebijakan antisiklis ini dianalogikan seperti mengendarai sebuah kendaraan yang mampu menekan dan melancarkan laju ekonomi.

“Saat (pertumbuhan) menurun digas, saat melaju cepat direm. Itu konsep dasar ekonomi semester 2,” imbuhnya.

Sementara, terkait penilaian publik bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 hingga berdampak negatif pada perekonomian nasional, Hendrawan punya pandangan lain.

Hendrawan menilai, lambatnya pemerintah dalam penanganan pandemi ini lantaran adanya sejumlah masalah. Salah satunya akurasi data dan birokrasi yang berbelit-belit.

“Masalah akurasi data dan birokrasi yang sarat beban, membuat kebijakan publik lambat menjangkau target yang dituju,” tutupnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji!

Senin, 06 Mei 2024 | 05:37

Samani-Belinda Optimis Menang di Pilkada Kudus

Senin, 06 Mei 2024 | 05:21

PKB Kota Probolinggo cuma Buka Pendaftaran Wawalkot

Senin, 06 Mei 2024 | 05:17

Golkar-PDIP Buka Peluang Koalisi di Pilgub Jabar

Senin, 06 Mei 2024 | 04:34

Heboh Polisi Razia Kosmetik Siswi SMP, Ini Klarifikasinya

Senin, 06 Mei 2024 | 04:30

Sebagian Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan

Senin, 06 Mei 2024 | 03:33

Melly Goeslaw Tetarik Maju Pilwalkot Bandung

Senin, 06 Mei 2024 | 03:30

Mayat Perempuan Tersangkut di Bebatuan Sungai Air Manna

Senin, 06 Mei 2024 | 03:04

2 Remaja Resmi Tersangka Tawuran Maut di Bandar Lampung

Senin, 06 Mei 2024 | 02:55

Aspirasi Tak Diakomodir, Relawan Prabowo Jangan Ngambek

Senin, 06 Mei 2024 | 02:14

Selengkapnya