Berita

Erick Thohir dan Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Sudah Tepat Diingatkan Erick Thohir, Pengamat: Tidak Perlu Bikin Gaduh, Ahok Seharusnya Langsung Eksekusi

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai tegas dengan langkah cepat memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk memperkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataanya di ruang publik.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan, gerak cepat Erick Thohir memanggil Ahok itu sudah tepat dalam rangka memberikan teguran sekaligus menenangkan kegaduhan yang membuat tidak nyaman di internal.

“Ini saya kira ini adalah teguran atau cara Erick Thohir untuk menenangkan (kegaduhan) saja,” kata Piter dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/9).


Menurut Piter, kegaduhan di internal Pertamina itu tidak seharusnya terjadi, Ahok semestinya bisa berbicara secara baik-baik kepada para direksi, mengawasi dan menyampaikan konsep-konsep atau kritikanya secara internal lebih dahulu.

“Kalau saya jadi Ahok, saya tidak akan melakukan seperti Ahok itu yang jelas. Karena dia sudah ada didalamnya (BUMN) bicaralah baik-baik, beda dengan saya yang ada di luar, kalau saya yang di luar mungkin perlu bikin kegaduhan agar supaya orang bisa memperhatikan saya, sehingga suara saya didengar,” katanya.

Apalagi, kata dia, Ahok telah ditunjuk sebagai komisaris utama, Ahok merupakan menjadi bagian dari Pertamina yang memiliki jabatan tertinggi, ditambah orang kepercayaanya Presiden Joko Widodo, tidak perlu lagi bikin gaduh, lakukan saja tugasnya.

“Kalau Ahok kan dia sudah di dalam, dia sudah didengar, dia sudah menjadi orang kepercayaanya Jokowi. Kenapa harus bikin gaduh, just do it, bahkan dia sudah menjadi orang tertinggi di Pertamina, just do it, lakukan saja tidak perlu bikin gaduh,” tegasnya.

Lanjut Piter, sebenarnya apa yang disampaikan Ahok adalah benar, namun cara penyampaianya dianggap bermasalah, sehingga membuat ketidakharmonisan dan ketidak nyamanan lingkungan kerja internal Pertamina.

“Tidak ada salahnya apa yang disampaikan Ahok, masalahnya adalah cara dia menyampaikannya dan ada satu titik nanti ada batasnya, kalau kegaduhan ini ya mungkin bisa ditolerir tapi kalau terus menerus akan membuat dia, Ahoknya sendiri tidak nyaman, lingkungannya menjadi tidak nyaman juga,” bebernya.

Lebih lanjut, Piter menyakini niat Ahok menyampaikan kritiknya tersebut bertujuan untuk kebaikan Pertamina. Tetapi penyampainnya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dimana ia bekerja, supaya tidak menimbulkan kegaduhan lagi.

“Niatnya Ahok pasti baiklah saya yakin, tapi niat baik itu belum tentu cocok, karena niat baik itu harus dayung bersambut dengan lingkunganya, kalau tidak hanya membuat kegaduhan saja, Nah sekarang niat baik itu harus disesuaikan juga dengan kondisinya, harus dicarikan jalan yang terbaik juga caranya baik juga,” jelasnya.

Piter menyarankan Ahok untuk belajar dari kasus yang menimpa sebelumnya, yang membuat ia harus berurusan dengan hukum dan berakhir masuk ke dalam penjara.

“Ini adalah karakternya Ahok ya, karakternya Ahok seperti itu, makanya orang sering mengatakan ini Ahok seperti tidak belajar dari yang masa lalu. Di mana niat baik belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan bisa merugikan dia sendiri,” pungkasnya.

Ditambahkan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, karakter Ahok tidak cocok bekerja di bidang pemerintahan dan lebih cocok bekerja di perusahaan swasta jika cara berkomunikasinya tidak berubah.

"Yang namanya pejabat publik, entah yang dipilih langsung menjadi kepala daerah, atau yang ditunjuk menjadi menteri, atau bagian dari sebuah BUMN seperti Pertamina, ini memang hemat saya nggak begitu cocok untuk Pak Ahok, karena gaya dan kepribadian Pak Ahok ternyata tidak berubah," demikian Qodari.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya