Berita

Ketua Umum PP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), H. Ismed Hasan Putro/Net

Politik

Ikatan Haji Indonesia Minta Pilkada Ditunda Demi Keselamatan Bangsa Dan Pemilu Berkualitas

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan kepada pemerintah untuk menunda gelaran pilkada seperti arus deras yang tak terbendung. Kali ini, desakan disuarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IHI).

Sama seperti NU dan Muhammadiyah, PP IHI mendasarkan desakan itu pada perkembangan kasus Covid-19 yang belum mereda.

Ketua Umum PP IHI, H. Ismed Hasan Putro mengurai bahwa pihaknya dalam hal ini meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih komando pengendalian penanganan Covid-19 agar lebih efektif dan terarah.


Dengan begitu, Jokowi tidak perlu bongkar pasang tim yang berakibat penanganan Covid menjadi tidak maksimal.

“Langkah ini semata-mata demi menyelamatkan jiwa manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (22/9).

Selanjutnya, PP IHI dengan tegas meminta kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan yang menunda pelaksanaan Pemilukada 2020 sampai situasi Covid-19 dinyatakan aman.

Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” sambung Ismed.

Selain desakan kepada presiden, PP IHI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan pemerintah, serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.

“Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya