Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Moh. Rano Alfath/Rep
Kalangan Komisi III DPR mendukung penambahan anggaran untuk para mitra seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM serta KPK.
Penambahan anggaran untuk peningkatan profesionalisme dan peningkatan kualitas SDM dan kinerja aparat hukum di Indonesia.
"Fraksi PKB selalu mendukung kebijakan anggaran apalagi untuk peningkatan kinerja peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme baik bagi Polri, Kejaksaan Agung dan KPK," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Moh. Rano Alfath di sele-sela rapat kerja di Komisi III, Senin (21/9).
Dalam rapat kerja sebelumnya, Rano menceritakan Komisi III baru menyepakati Rp 150 miliar dari usulan penambahan Rp 19 triliun oleh Polri untuk anggaran tahun 2021. Pagu anggaran Polri yang ditetapkan Kementerian Keuangan saat ini Rp 111,975 triliun.
"Kami menyoroti ajuan anggaran Program Profesionalisme SDM Rp 2,4 triliun yang sebenarnya kami kira cukup kecil dibandingkan urgensinya untuk membangun wajah Polri yang humanis dan beroreintasi mensejahterakan dan peningkatan kualitas SDM hingga ke bawah," papar Rano.
Sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, kehadiran Polri yang semakin profesional sangat diperlukan.
"Kami dukung melalui kebijakan anggaran, dan kami percaya Polri akan tetap bekerja maksimal, ke depan tentu kami mendukung untuk ditambahkan," kata Rano.
Selain menyoroti kebijakan anggaran bagi Polri, Rano juga menggarisbawahi serapan anggaran Kejaksaan Agung di tahun anggaran 2019.
"Serapan anggaran Kejaksaan Agung di tahun 2019 kami apresiasi dengan pelaporan yang disampaikan sangat runut dan mendetai," tandasnya.
Ajuan penambahan Kejaksaaan Agung sebesar Rp 2 triliun kata Rano justru perlu ditambahkan.
"Rp 350 miliar lagi untuk bangun gedung kalau disepakati pimpinan Komisi III," ujar Rano.
Soal anggaran penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait tindak pidana sebesar RP 9,8 miliar harus menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2021.
"Fraksi PKB menyoroti, banyak kasus kejahatan keuangan baik perbankan ataupun investasi menuntut, nah saya berharap Kejagung melakukan pemulihan aset yang nantinya aset tersebut masuk kedalam penerimaan anggaran negara hingga mampu mengurangi kerugian negara, bahkan kalau ada uang-uang masyarakat yang dirugikan karena persoalan hukum terhadap kasus korupsi, bisa dikembalikan," tutup Rano.
