Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Jelaskan Cara Indonesia Tangani Covid-19 Di Sidang Umum PBB

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 16:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah masukan diberikan pakah hukum Internasional Hikmahanto Juwana untuk Presiden Joko Widodo yang akan berpidato secara virtual di Sidang Umum PBB.

Masukan pertama berkaitan dengan cara Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Dunia perlu diberi penjelasan bahwa rakyat Indonesia tidak terjangkit parah, meskipun jumlah wabah meningkat.

“Ini fenomena juga di banyak negara,” ujar Hikmahanto dalam acara diskusi virtual RMOL World View dengan tajuk “Trump vs Biden Siapa Masa Depan AS?”, Senin (21/9)


Hikmahanto juga menyinggung perihal pengetatan PSBB di awal wabah Covid-19 itu terdeteksi di Indonesia, kemudian ada relaksasi atau pelonggaran hingga akhirnya terjadi lonjakan pasien.

“Mungkin ada euforia, orang sudah terlalu lama tinggal di rumah, sehingga meteka berinteraksi satu sama lain, akhirnya seperti ini,” katanya.

Dia menambahkan Presiden Jokowi juga perlu menyampaikan perihal pentingnya bagaimana menyimbangkan antara penanganan Covid-19 dengan penanganan ekonomi.

Rektor Universitas Achmad Yani ini memberikan contoh di Perancis yang mengatakan tidak akan melakukan lockdown kembali. Namun, pemerintah Perancis rajin mengingatkan dan mengimbau masyarakatnya untuk menjaga protokol kesehatan agar ekonomi terus jalan.

“Nah ini juga harus disampaikan oleh presiden dengan melihat praktik yang ada di Indonesia. Apa yang sudah kita lakukan,” katanya

Upaya Indonesia dalam membangkitkan UMKM juga perlu disampaikan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, UMKM dinilai baik untuk meningkarkan ekonomi nasional.

“Saya bukan ekonom, kalau misalnya mungkin dibuat kalkulasinya, mereka-mereka yang jualan-jualan dari rumah terkena dampak Covid-19, sangat luar biasa itu sangat membantu ekonomi. Itu pun yang harus dimunculkan,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya