Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/Net
Rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan pidato dalam sidang umum PBB pada (22/9) mendatang diapresiasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR RI).
“Saya menyambut baik akhirnya Pak Jokowi berkenan untuk hadir dalam sidang umum PB, ini sebuah sejarah baru sekalipun secara virtual. Enggak apa-apa," kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).
Menurutnya, sebagai negara besar, Indonesia memang sudah seharusnya tampil di PBB.
"Indonesia negara besar, anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, anggota PBB, aktif di PBB, harusnya memang melalui presidennya hadir langsung dan menyampaikan apa yang menjadi sikap dan pendapat Indonesia,†lanjut HNW.
beberapa hal bisa disampaikan Jokowi dalam forum internasional tersebut. Harapan HNW, Jokowi bisa memberikan ketegasan perihal kedaulatan NKRI dan meminta anggota PBB tidak terlena dengan OPM soal pembebasan Papua.
“Tentu untuk kepentingan dalam negeri, maka harus disampaikan pemerinrah Indonesia menegaskan kembali tentang kedaulatan NKRI, jadi hendaknya negara-negara di PBB jangan ada yang tergoda dengan mainannya OPM dan
konco-konco-nya gitu,†katanya.
Berdasarkan pengamatannya, kaum separatis di Papua selama ini memang sengaja membuat kegaduhan dalam sidang umum PBB agar hajat mereka terpenuhi, yakni merdeka dari Indonesia. Hal itu perlu dipertegas oleh Jokowi dalam sidang umum PBB bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak terbantahkan.
“Puspen TNI menyatakan dengan tegas bahwa mereka-mereka ini adalah gerombolan teroris separatis Papua, yang ditengarai akan semakin mengganas, menjelang sidang umum PBB. Jadi, mereka sudah mempersiapkan itu,†katanya.
“Jadi, Pak Presiden bisa menggunakan terminilogi yang dipakai Puspen TNI bahwa mereka yang mengganggu keamanan di Papua adalah separatis dan teroris. Dengan demikian, negara-negara PBB menolak terorisme, harusnya mereka menolak yang ada di Papua,†tandasnya.
