Berita

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih/Net

Politik

PKS: Penghapusan Pelajaran Sejarah Berbahaya Dan Tidak Relevan

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana penghapusan pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum SMA/SMK dinilai sangat sensitif.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengurai bahwa penghapusan pelajaran sejarah bisa otomais menghapus seluruh fakultas sejarah.

“Kalau kemudian dihapus misalnya, ini luar biasa banyak sekali ada perkumpulan atau asosiasi ilmuwan sejarah dan guru pendidikan sejarah ini luar biasa jumlahnya. Karena, bertahun-tahun kita memproduksi mereka. Ini satu dari segi SDM,” ujar Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Legislator dari Jawa Tengah ini mengatakan dari sisi konten pelajaran sejarah juga memiliki urgensi yang sangat vital bagi suatu bangsa. Sejarah adalah tonggak awal membangun generasi muda dari semangat membela negara.

“Yang kedua, dari sisi urgensi konten sejarah ini kan juga kenapa berdiri negeri ini, karena kita tahu sejarah. Kalau, generasi ke depan ahistoris, ini mereka berdiri di awang-awang tidak berlandaskan kepada NKRI,” katanya.

“Ini kan sangat berbahaya ya. Tidak relevan kalau sampai menghapus,” imbuhnya.

Politisi dari PKS ini meminta pemerintah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan parlemen, untuk menentukan kebijakan apa yang pas bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

“Kalau kemudian opsional misalnya, itu kan harus dirembuk. Kalau menghilangkan. nanti penyelenggara pendidikan cari yang paling ringan, karena semakin sedikit pelajarannya semakin baik, karena costnya semakin rendah,” ucapnya.

Pihaknya juga meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk tidak sembarangan menghapus kurikulum. Termasuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang dianggap krusial bagi masyarakat.

“Jadi tidak boleh menteri sembarangan menentukan hal-hal yang urgen, vital bagi eksistensi negara ini, masuk ke ranah kurikulum,” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya