Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19, PKS: Seharusnya Kemenkes Yang Jadi Leading Sector Penanganan

Penugasaan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan penyebaran Covid-19 di 9 provinsi prioritas dipertanyakan anggota DPR RI.

Ketua Tim Penanganan Covid-19 FPKS DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, meskipun penunjukan itu menjadi hak prerogatif presiden, namun dapat mengundang pertanyaan publik.

"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" tanya Netty melalui keterangannya, Kamis (17/9).

Menurut Netty, pemerintah memang harus cepat tanggap merespons perkembangan pandemi di 9 provinsi yang punya angka kasus Covid-19 paling tinggi.

Namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Antara lain mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.

"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait  tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," ujarnya.

Menurutnya, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Faktanya, lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3.963 orang, kemudian masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan tes, juga kapasitas laboratorium dan upaya pengembangan vaksin.

“Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," tegas Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk.

"Saya menunggu gereget pemerintah," tutupnya.