Berita

Check point PSBB/Net

Nusantara

PSBB Bisa Percuma Jika Protokol Kesehatan Tidak Konsisten Diterapkan

RABU, 16 SEPTEMBER 2020 | 14:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta konsisten dalam melaksanakan aturan protokol kesehatan dengan disertai penindakan yang tegas.

Ketua Umum Gerakan Anti (GA) Covid-19, Yongki Jonacta Yani menilai PSBB total yang tengah diterapkan akan berujung sia-sia jika tanpa ketegasan menerapkan protokol kesehatan.

"Apa bedanya dengan PSBB Jilid I dan PSBB Transisi. Hanya istilah saja dan akan percuma kalau Pemprov DKI tidak konsisten menerapkan protokol kesehatan. Golnya apa?” katanya kepada wartawan, Rabu (16/9).


Esensi dari penerapan PSBB, sambungnya, adalah pelaksanaan protokol kesehatan. Sosialisasi, edukasi dan mitigasi yang disertai penindakan tegas bila terjadi pelanggaran harus dilakukan agar masyarakat menjadi patuh.

Penanganan Covid-19 juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI, tapi harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan melibatkan peran serta masyarakat.

Khususnya dalam hal pemulihan ekonomi, Yongki meminta Anies untuk mempertimbangkan kembali larangan pengelola restoran melayani tamu yang ingin makan di tempat. Sebab, jika protokol kesehatan dilakukan dengan baik, maka larangan itu tidak perlu dilakukan.

Apalagi, sambungnya, banyak pengunjung sudah tahu diri tidak boleh berlama-lama berada di rumah makan.

“Begitu selesai makan mereka langsung pergi,” terangnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya