KNTI: Kolaborasi Pengusaha Dan Calon Kepala Daerah Jadi Problem Nelayan

Sejumlah problem pilkada selalu membelit kaum nelayan dari tahun ke tahun. Secara garis besar, para pemimpin yang terpilih sering kali mengabaikan nasib nelayan.

Selain itu, program yang mereka buat saat terpilih juga tidak bersentuhan dengan nelayan.

Begitu urai perwakilan DPP Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Rustan saat diskusi virtual bertajuk Pilkada 2020 Peluang dan Tantangan Bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir yang digelar KNTI, BEM UNDIM, KMIP UGM, Himasei Unhas, Nusantara Terdidik, dan BEM FPIK Undip.

Kegiatan ini bekerja sama dengan FrontPage RMOL pada Selasa (15/9).

“Ada beberapa problem pilkada. Mereka yang dipilih nelayan tapi tidak memperhatikan nelayan,” terangnya.

Problem yang biasa yerjadi adalah saat ada calon yang berkolaborasi dengan perusahaan besar. Saat terpilih, para pengusaha kemudian menguasai calon dan nelayan terabaikan.

“Ini juga persoalan kita," katanya.

Kini para nelayan akan mengadakan kontrak politik dan pendekatan dengan para calon agar aspirasi bisa diwujud saat sang calon terpilih.

“Saya kira pilkada nanti, kami akan meyakinkan nahwa anda terpilih karena nelayan,” demikian Rustan.

Turut hadir dalam acara yang dipandu Cak Ulung ini, anggota Bawaslu Afifuddin, Direktur Perludem Titi Anggraeni, dan Direktur LIMA Ray Rangkuti.