Anggota Komisi IX DPR< Muchamad Nabil Haroen/Net
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total disambut baik banyak pihak untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 yang banyak menelan korban.
Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Nabil Haroen menyampaikan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan kembali PSBB total harus komprehensif.
“Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakukan PSBB, dihitung mulai 14 September 2020 mendatang seharusnya merupakan kebijakan komprehensif,†kata Gus Nabil kepada wartawan, Jumat (11/9).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, komprehensif yang ia maksudkan yakni kebijakan tersebut harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya yakni Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.
“Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta seharusnya terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat. Maka, pada konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintahan dan sentra ekonomi, maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya menjadi sangat penting,†ucapnya.
Gus Nabil menambahkan, seharusnya pemerintah daerah harus melakukan koordinasi sebelum menekan rem darurat agar kebijakan antara pusat dan daerah bisa sinkron.
“Pemerintah memastikan upaya injak gas dan rem, dalam penanganan pandemi ini seharusnya dikoordinasi oleh satu komando. Sehingga, kebijakan daerah dan pusat bisa saling menguatkan,†tuturnya.
Ketua Umum Pagar Nusa Pusat NU ini mengibaratkan pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi harus menjadi dirigen yang setiap inisiasinya bisa diupayakan oleh masing-masing unit.
“Baik dari birokrasi maupun warga. Sehingga, inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif,†tutupnya.
