Berita

Anggota Komisi V DPR RI, Jimmy Demianus Ijie/Net

Politik

Jimmy Demianus: Proses Lelang Proyek Pembangunan Di Papua Jangan Berbelit

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 07:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Proses pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dapat dipercepat. Artinya sejumlah proses yang berkaitan dengan lelang tidak perlu berbelit dan harus dipermudah secara persyaratan.

Begitu harapan anggota Komisi V DPR RI, Jimmy Demianus Ijie kepada wartawan, Jumat (11/9).

"Maka proses pelelangan jangan berbelit-belit. Kalau kurang-kurang dikit (persyaratannya) harus ditolerir lah pak, jangan terlalu dipersulit," katanya.


Mempercepat pembangunan di Papua, khususnya Papua Barat, menurutnya harus dipercepat karena adanya tanggung jawab ideologis bahwa negara telah hadir.

"Pembangunan ini bisa menjadi bukti, bahwa ini loh negara hadir, dengan ada pembangunan ini dan pembangunan itu. Jadi jangan karena alasan-alasan teknis menjadi diperlambat,"katanya.

Selain itu, politisi PDIP Perjuangan ini juga menekankan bahwa pembangunan di Papua jangan sampai meminggirkan peran orang asli Papua, terutama terkait proses tender.

Apalagi selama ini, pemenang tender pembangunan di Papua Barat mayoritas adalah mereka yang tidak tinggal di Papua.

"Saya tahu pemenang tender di Papua Barat kebanyakan dari luar Papua. Bahkan mereka juga tidak punya kantor di Papua. Enak sekali, pajaknya dibayar di luar Papua, sedangkan Papua hanya menjadi tempat mencari duit saja,"katanya.

Kondisi terpinggirkannya orang Papua dalam pembangunan itu sangat disayangkan, karena menurut Jimmy, pembangunan infrastruktur bertujuan memperkuat persatuan, hususnya untuk Papua.

"Kita tidak peduli, yang penting Papua harus tetap menjadi bagian dari NKRI, melalui pembangunan infrastruktur yang nyata. Maka mari kita bangun Papua dengan infrastruktur yang baik, yang penting jangan jadikan Papua sebagai tujuan rente," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya