Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net
Angka pasien positif pandemi Covid-19 terus melonjak tajam di wilayah DKI Jakarta. Hingga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menarik rem darurat dengan memberlakukan PSBB total seperti sedia kala.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut meski dinilai sudah terlambat.
"Ya saya kira ini Jakarta butuh langkah luar biasa, tidak sebatas biasa, meski ini sedikit terlambat, tapi enggak apa-apa. Karena, mengingat rumah sakit di Jakarta hampir penuh, ICU penuh, sedangkan saudara kita yang mendapatkan covid berat itu butuh ICU, sedangkan ICU sangat vital dalam rangka untuk menolong," kata Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).
"Sehingga dengan kekhawatiran itu memang sudah layak dan wajib hukumnya PSBB yang lebih ketat," imbuh politisi muda PD Perjuangan ini.
Rahmad menambahkan menghadapi Covid-19 ini bukan hanya sebatas menerapkan kembali PSBB melainkan harus adanya aturan dan tindak tegas pemerintah kepada masyarakat yang melanggar.
"Cuma, persoalannya kan tidak hanya sebatas pemberlakuan PSBB, tapi penegakkan disiplin dan penegakan aturan itu yang lebih penting," ucapnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan selama ini masih banyak warga yang melanggar aturan protokol kesehatan. Sehingga kasus pasien terjangkit pandemi Covid-19 melonjak lantaran tak mampu memutus mata rantai penyebaran.
"Kita evaluasi yang dulu, PSBB tapi euforia masih berjalan dengan perkantoran, menjadi kluster baru kemudian beberapa tempat hiburan kafe masih buka ini suatu masalah yang jadi seperti macan ompong ada aturan tapi tidak bisa ditegakkan," katanya.
Rahmad Handoyo mendukung langkah Anies Baswedan, namun pemberlakuan PSBB harus dibarengi dengan aturan yang ketat agar masyarakat disiplin.
"Sudah betul meski terlambat, yang paling penting dan utama adalah penegakkan disiplin berikutnya juga membumikan budaya baru 3M itu," tandasnya.
