Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution/Net

Politik

Saran Demokrat: Copot Menteri Biang Kerok, Dan Jokowi Ambil Alih Penanganan Corona

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 12:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo harusnya jujur mengakui bahwa manajemen penanggulangan pandemik Covid-19 di Indonesia sangat buruk.

Karena itu, sudah selayaknya para pembantu presiden yang menjadi penghalang dalam menangani Covid-19 di tanah air segera direshuflle.

Mengingat, wabah corona yang semakin mengkhawatirkan dan ini mengancam keselamatan rakyat Indonesia.


Begitu disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution dalam cuitan di akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Kamis (10/9).

"Akui saja, manajemen pemerintahan terhadap wabah Covid-19 buruk. Pak @jokowi kan jadi presiden lewat proses pemilu. Sedangkan menteri-menteri itu pembantu yang diangkat," kata dia.

Atas dasar itu, Syahral Nasution menyarankan para menteri penghambat penanganan Covid-19 di Indonesia harus dicopot alias direshuflle. Sehingga penanganan pandemik Covid-19 bisa langsung di bawah komando sang presiden.  

"Supaya tidak jadi beban negara, segeralah copot para biang kerok pemecah belah rakyat. Fokus hadapi corona langsung di bawah komando Presiden," demikian Syahrial Nasution.

Terbaru soal peneganan corona, Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di ibukota.

Kebijakan ini diambil lantaran angka kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan dan banyak bermunculan klaster-klaster baru hingga ada klaster perkantoran.

Kebijakan yang diteken Gubernur Anies Baswedan ini mendapatkan sambutan positif dari beberapa kalangan masyarakat. Meskipun, ada juga yang mengkritik kebijakan tersebut.

Rencana pemberlakuan kembali PSBB oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tidak lepas dari peningkatan kasus dan angka kematian pasien di ibukota.

Berdasarkan data Pemprov DKI, jumlah kematian pasien Covid-19 di Jakarta mencapai 1.317 dari total 49.837 pasien per 9 September.

Namun, tingkat kematian atau case fatality rate di Jakarta (2,7 persen) masih di bawah angka nasional (4,1 persen) dan global (3,3 persen). Tapi secara absolut jumlahnya terus bertambah dengan cepat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya