Hujan Interupsi Dan WO Di Paripurna DPRD DKI Tanda Demokrasi Sehat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna, Senin kemarin (7/9).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menekankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam dokumen peraturan daerah P2APBD.

"Karena memang nyatanya pelaksanaan penggunaan APBD di sepanjang tahun 2019 menjadi sorotan setidaknya lima fraksi di DPRD DKI Jakarta," jelas Prasetio melalui Twitter pribadinya, Rabu (9/9). 

Sorotan itu pun telah disampaikan langsung fraksi-fraksi dalam bentuk hujan interupsi dan aksi walkout di tengah gelaran paripurna. 

Pria yang karib disapa Pras itu menegaskan, dinamika yang terjadi di paripurna itu menunjukkan proses demokrasi yang sehat. 

Sebab seluruh uang rakyat dalam bentuk APBD DKI memang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Saya juga berharap kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta untuk terus memperketat fungsi pengawasannya," sambungnya. 

"Terus junjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan menghadirkan proses penganggaran yang berkualitas, efisien, terbuka, adil, dan akuntabel," tutup politisi PDI Perjuangan itu. 

Sebanyak empat fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI saat rapat Paripurna pengesahan  Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin kemarin (7/9). 

Keempat fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).