Petrus Selestinus: Puan Tidak Sedang Menghina Siapapun, Tak Perlu Minta Maaf

Ketua tim Task Force FAPP Petrus Selestinus menilai protes dan kecaman sejumlah pihak terhadap Puan Maharani sebagai reaksi yang berlebihan.

Menurut Petrus, mereka yang protes tidak paham konteks kekinian tentang negara Pancasila.

“Mereka seolah-olah menutup mata terhadap fakta-fakta sosial yang berkembang tentang radikalisme dan intoleransi di berbagai tempat termasuk di Sumatera Barat,” ujar Petrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).

Koordinator TPDI ini mengatakan, csebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memiliki tanggung jawab hukum untuk mengingatkan setiap warga negara.

Salah satunya terkait bakal calon Gubernur Sumatera Barat perihal urgennya mendukung negara Pancasila dari ancaman bahaya radikalisme dan intoleransi serta terorisme.

“Mengapa perlu diingatkan karena, meskipun pemerintah telah membubarkan HTI sebagai Ormas radikal akan tetapi gerakan radikal, intoleran dan teroris yang berusaha menggantikan ideologi negara Pancasila masih terus dilakukan hingga saat ini,” katanya.

Harapan Puan Maharani yang dijadikan soal, lanjut Petrus, sebetulnya sudah berkali kali dilontarkan oleh hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara mulai.

Pimpinan lembaga tinggi negara yang mengingatkan itu diantaranya, Presiden Jokowi,  Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI dan pejabat negara lainnya.

Beberapa hal yang disampaikan tentang pentingnya menjaga Negara Pancasila dari ancaman ideologi komunis, ideologi khilafah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh ormas-ormas radikal di sejumlah daerah.

“Pimpinan Lembaga Tinggi Negara justru diwajibkan oleh UU untuk menjaga kedaulatan negara dalam bingkai NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai 4 pilar negara. Hanya dengan dukungan rakyat dan aparatur pemerintah negara termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap ideologi negara yaitu Pancasila, maka NKRI akan berdiri tegak,” ucapnya.

“Puan Maharani tidak bisa disalahkan, sikap Puan harus didukung. Warga masyarakat Sumatera Barat,  tidak perlu marah dan tersinggung, karena apa yang diharapkan oleh Puan Maharani, merupakan wujud tanggung jawabnya sebagai pimpinan partai dan sebagai pejabat negara,” tandasnya.