Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net
Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah (cakada) di Pilkada Serentak 2020 pada akhir pekan lalu memunculkan ancaman tersendiri. Pasalnya, banyak cakada yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke KPU daerah. Apalagi, kemudian diketahui ada 37 cakada yang positif terinfeksi virus corona baru (Covid-19).
Kondisi ini pun dikecam oleh banyak anggota DPR RI yang kemudian meminta pemerintah mempertegas aturan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.
Bahkan, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, telah lama mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian penuh terhadap ancaman penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini.
“Sejak jauh hari saya sudah ingatkan. Jangan sampai pilkada yang serentak pada Desember 2020 ini, menjadi monster ganas Covid-19 yang memangsa warga dan para kontestan pilkada,†kata Nasir kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, keputusan pemerintah untuk mengagendakan Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang merupakan keputusan yang berani.
“Karena itu, pemerintah diharapkan juga berani dengan tegas dan konsiten, untuk menjamin dan memastikan bahwa protokol kesehatan berupa menjaga jarak pribadi dan secara sosial, serta memakai masker bisa terwujud di lapangan,†tegasnya.
Menurutnya, jika pemerintah tidak mampu mendisiplinkan masyarakat, itu sama artinya pemerintah telah menjerumuskan rakyatnya sendiri ke dalam kubangan Covid-19.
“Apalagi menurut KPU saat ini ada 37 cakada yang positif Covid-19. Lalu bagaimana nasib keluarga dan tim suksesnya? Aparatur pemerintah dan penyelenggara pilkada harus mencegah horor corona dalam pesta rakyat tersebut,†tegasnya.
Politikus asal Aceh ini pun berharap pemerintah mampu menjaga keselamatan jiwa rakyat Indonesia dalam Pilkada 2020 nanti. Bukan hanya sekadar ingin memulihkan ekonomi dengan mengundang kerumunan.
“Jangan karena ini menggairahkan ekonomi, lalu kita mengabaikan keselamatan jiwa rakyat kita sendiri. Kalau mau jujur, tak ada kepala daerah pun rakyat juga bisa hidup. Makanya pernah ada istilah 'auto pilot' yang ditujukan kepada pemerintah. Keselamatan rakyat harus menjadi garansi dan yang utama, bukan pilkada,†tandasnya.
