Perdana Menteri Jean Castex/Net
Pemerintah Prancis mengambil langkah bersejarah dalam perjalanan negara itu dengan mengumumkan rencana pemulihan senilai 100 miliar euro, atau setara dengan 118 miliar dolar AS, untuk menyelamatkan mereka dari kemerosotan ekonomi terburuknya sejak Perang Dunia II pada Kamis (3/9).
Rencana ambisius itu juga dilakukan untuk menghadapi bangkitnya infeksi Covid-19, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyelamatkan bisnis yang terdampak pandemik.
"Ambisi dan ukuran rencana ini bersejarah," kata Perdana Menteri Jean Castex kepada wartawan usai menghadiri rapat kabinet yang mendukung paket stimulus yang menjanjikan 160 ribu pekerjaan baru tahun depan sebagai bagian dari rencana pemulihan senilai 100 miliar euro tersebut.
Rencana yang disebut 'France Reboot' itu termasuk menyuntikkan uang untuk mengembalikan produksi persediaan medis ke pabrik-pabrik Prancis, mengembangkan energi hidrogen, melatih kaum muda untuk pekerjaan abad ke-21, dan untuk mempekerjakan lebih banyak staf.
"Ini adalah langkah-langkah yang sangat besar dalam rencana ini, uangnya mengalir ke banyak tempat," jelas Stephen Carroll, editor bisnis FRANCE 24, seperti dikutip dari
AFP, Kamis (3/9).
"Pemerintah Prancis telah memecahnya menjadi tiga bagian utama. Satu, untuk pekerjaan, termasuk program sosial dan perawatan kesehatan sekitar 35 miliar euro. Yang lainnya, untuk mendukung bisnis dan investasi dalam bisnis senilai 35 miliar euro. Dan 30 miliar euro terakhir digunakan untuk berinvestasi dalam transisi hijau, berinvestasi dalam teknologi baru dan juga dalam proses renovasi," tambah Carrol.
Stimulus tersebut setara dengan 4 persen dari produk domestik bruto, yang berarti Prancis mengalirkan lebih banyak uang publik ke dalam ekonominya daripada negara besar Eropa lainnya sebagai persentase dari PDB.
Resesi negara itu, yang ditandai dengan kontraksi PDB kuartal kedua sebesar 13,8 persen yang bertepatan dengan kuncian Covid-19 di negara itu, akan menghasilkan penurunan 11 persen pada tahun 2020 secara keseluruhan, juga telah menjadi salah satu yang terdalam di Eropa.
"Rencana stimulus Prancis berbeda dari negara-negara Eropa lainnya, karena fokusnya adalah pada penciptaan bisnis. Untuk mempertahankan agar orang-orang bisa terus bekerja, untuk membuat mereka tetap menghasilkan, dan untuk mempertahankan pengeluaran konsumen. Pergerakan ekonomi yang paling penting," jelas Carroll.
PM Castex mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan pajak negara yang sudah tinggi untuk membayar sisanya, tetapi sebagai gantinya akan menerbitkan obligasi negara baru.
"Rencananya ambisius tetapi sempurna dalam jangkauan kami," kata Castex.
Menteri Keuangan Bruno Le Maire berjanji untuk terus melakukan yang terbaik bagi pekerja dan bisnis melalui skema pemberian dana untuk masyarakat yang terdampak pandemik.
Peningkatan anggaran empat kali lipat dari jumlah yang dihabiskan Prancis lebih dari satu dekade lalu untuk menangani krisis keuangan global, dan melebihi ratusan miliar yang sudah dihabiskan dalam respons awal pandemik.
Presiden Emmanuel Macron mengatakan pemerintah terus mendorong perekonomian setelah terpuruk akibat pandemik.
"Waktu untuk pemulihan telah tiba," cuit Macron di akun Twitternya.
Rencana pemulihan bertujuan untuk mengembalikan dorongan pro-bisnis Macron, dengan pemotongan pajak bisnis senilai 10 miliar euro per tahun dan dana publik segar untuk memberikan dorongan pada sektor industri, konstruksi dan transportasi Prancis.
Banyak dari rencana baru tersebut menargetkan sektor korporasi, termasuk dengan bantuan senilai 35 miliar euro yang sebagian besar dalam bentuk pemotongan pajak.
Tetapi Philippe Martinez, kepala serikat buruh sayap kiri CGT, menyalahkan pemerintah karena gagal memenuhi janji dari perusahaan bahwa mereka akan menyelamatkan pekerjaan sebagai gantinya.
"Mereka memberi uang kepada Air France dan Renault, untuk apa? Pemotongan pekerjaan. Itukah gunanya uang publik?" ungkapnya.
Para pegiat mengatakan 30 miliar euro yang dialokasikan untuk transisi hijau terlalu sedikit, dan meminta pemerintah untuk menuntut komitmen lingkungan dari perusahaan sebagai imbalan atas bantuan negara.
"Pemerintah sedang mempresentasikan rencana pemulihan dari masa lampau, jauh lebih tidak hijau daripada yang terlihat," kata Jean-Francois Juilliard, kepala Greenpeace Prancis.
"Tidak ada tentang pemotongan lalu lintas jalan atau udara, tidak ada pengurangan produksi daging, telur atau susu yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya.
