Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani/Net
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) 879/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.
Dalam Kepgub tersebut Anies mencatumkan kebijakan baru terkait pemberlakuan PSBB transisi yang dapat diperpanjang secara otomatis jika selama PSBB transisi tahap lima kasus penularan Covid-19 di Jakarta tidak mengalami peningkatan signifikan.
Pada diktum selanjutnya Anies juga mengatur penghentian PSBB transisi jika kasus penularan Covid-19 di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menilai Kepgub ini bertentangan Pergub 80/2020 tentang pengendalian ketat berskala lokal.
"Saya pikir Kepgub ini beda maksud dengan Pergub 80/2020 yang sudah pernah di keluarkan Pak Anies. Jelas di Pergub 80, Pak Gubernur perintahkan untuk pengendalian ketat berskala lokal," jelas Zita kepada
Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (1/9).
"Kalau Kepgub ini menyatakan, jika tidak terjadi peningkatan kasus secara signifikan maka pemprov tidak akan perketat, tafsirannya begitu. Jadi kepgub ini inkonsisten dengan Pergub 80/2020," sambungnya.
Padahal menurut Zita, kasus Covid-19 ibukota dalam beberapa hari kebelakang mengalami lonjakan yang signifikan.
Selain itu, daya tampung rumah sakit dan tenaga kesehatan juga sudah hampir di lampu merah. Namun, di saat yang bersamaan, Pemprov DKI Jakarta justru merencanakan pembukaan bioskop.
"Terlepas orang menganggap Kepgub ini bentuk representasi bahwa pemprov pesimis. Tapi yang ingin saya soroti, kondisi Covid-19 di DKI,
postivity rate sudah melampaui standar WHO, harus ada langkah tegas, jangan dengan kalimat otomatis yang menyesuaikan keadaan," tegas politisi PAN itu.
