Bahrain Tolak Pompeo: Kerja Sama Pertahanan Yes, Soal Israel No!

Bahrain telah berkomitmen akan mendorong perdamaian bersama Palestina. Dalam sambutannya atas kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Bahrain pada Rabu (27/8), Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa menyatakan komitmennya untuk kedaulatan Palestina.

“Resolusi untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat terwujud melalui solusi dua negara yang mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif," ujar Raja Hamad, seperti yang dilaporkan layanan pers kepada Kantor Berita Bahrain.

Raja menyoroti pentingnya pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Pompeo tiba di Bahrain sebagai singgahannya yang ketiga dalam kunjungan resminya ke Timur Tengah. Sebelumnya, Pompeo singgah di Israel dan Sudan.

Pada Rabu, Pompeo mengadakan pertemuan tertutup dengan keluarga kerajaan Bahrain dan pejabat tinggi di Uni Emirat Arab (UEA) di tengah dorongan pemerintahan Trump agar negara-negara Arab mengakui kesepakatan normalisasi UEA-Israel.

Di ibu kota Manama dia bertemu dengan Raja Hamad yang ternyata tidak menolak ajakan Pompeo untuk membuka hubungan dengan Israel.

Raja Hamad mengatakan negaranya tetap berkomitmen pada Insiatif Damai Arab yang menuntut penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina setelah 1967, sebagai syarat perdamaian dan normalisasi hubungan diplomasi.

"Raja menegaskan pentingnya menggiatkan upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina sesuai solusi dua negara, menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” lapor kantor berita pemerintah, Bahrain News Agency.

Bahrain dengan tegas akan tetap berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam masalah keamanan dan oposisi bersama terhadap pengaruh Iran di wilayah tersebut. Namun, untuk normalisasi UEA-Israel Bahrain jelas tidak terbujuk dan tegas-tegas menolak. Itu adalah langkah yang terlalu jauh.

Sebelumnya, Sudan juga telah menolak ajakan Pompeo itu. Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok pada Rabu (26/8) menyatakan pemerintah transisinya "tidak memiliki mandat" untuk membangun hubungan diplomatik baru dengan Israel.