Presiden China, Xi Jinping dan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison/Net
Merenggangnya hubungan antara Australia dan China membuat Canberra berusaha membatalkan kerja sama Belt and Road Initiatives (BRI) yang telah disepakati oleh negara bagian Victoria dengan Beijing.
Saat ini, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison tengah mencari kekuatan hukum untuk bisa memveto atau membatalkan perjanjian yang dicapai oleh pemerintah negara bagian dengan pihak asing.
Dilaporkan The Strait Times pada Kamis (27/8), kekuatan hukum tersebut merupakan UU yang akan diperkenalkan oleh pemerintah pada pekan depan.
Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Wakil Perdana Menteri Michael McCormack yang juga mengatakan UU tersebut diharapkan dapat disahkan pada tahun ini.
"Ada diskusi antara perdana menteri dan Victoria mengenai dampak hukum terhadap kesepakatan BRI," ujar McCormack pada Kamis.
"Kami ingin memastikan jika ada pengaturan yang dibuat, itu dilakukan untuk kepentingan nasional," sambungnya.
Tahun lalu, pemerintah negara bagian Victoria sudah menandatangani perjanjian untuk bergabung dalam pembangunan infrastruktur BRI yang merupakan proyek ambisius dari Presiden China, Xi Jinping.
Untuk menghentikan kerja sama tersebut, UU yang dimaksud oleh pemerintahan Morrison akan mencakup hak veto pemerintah federal atas kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan, pariwisata, budaya, kesehatan, hingga pendidikan yang dilakukan oleh negara bagian dengan pihak asing.
Nantinya, menteri luar negeri memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian tersebut. Bukan hanya pemerintah negara bagian, namun juga badan-badan pemerintah daerah dan universitas termasuk dalam UU baru itu.
Selain kerja sama BRI dengan Victoria, China juga diketahui melakukan kerja sama dengan Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania di berbagai sektor. Setidaknya, ada 130 perjanjian di 30 negara bagian yang terpengaruh dengan UU tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, UU baru itu akan memastikan semua tingkat pemerintahan bertindak secara konsisten untuk melindungi kepentingan nasional Australia. Namun ia enggan menyebut UU tersebut dibuat untuk menggagalkan kerja sama BRI.
Sementara itu, Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews mengatakan perhatiannya difokuskan bukan pada UU baru tetapi pada memerangi wabah virus korona yang telah membuat kota terbesarnya, Melbourne, kembali terkunci.
"Jika perdana menteri punya waktu untuk melakukan hal-hal ini, maka tidak masalah baginya. Saya tidak, saya secara eksklusif fokus untuk memerangi virus ini," kata Andrews.
Saat ini, oposisi utama pemerintah, Partai Buruh tampak mendukung UU tersebut.
UU baru itu menjadi langkah Morrison untuk menghadapi China yang saat ini bersitegang dengan Australia.
Hubungan kedua negara memburuk sejak Canberra melarang Huawei Technologies bergabung dalam program jaringan 5G-nya. Kemudian situasi memanas setelah Australia menyerukan dibuatnya penyelidikan internasional terkait asal usul virus corona yang membuat China tersinggung.
