Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta/Net
Krisis kemanusiaan yang melanda Kenya tidak menghentikan aksi korupsi dan penggelapan dana yang dilakukan oleh para pejabatnya.
Di tengah protes warga yang kesulitan ekonomi dan petugas medis yang mogok karena kekurangan alat pelindung diri (APD), jutaan dolar stimulus Covid-19 pemerintah hilang dicuri.
Alhasil, Presiden Uhuru Kenyatta pada Rabu (26/8), mengumumkan dibukanya penyelidikan kasus dugaan korupsi dana stimulus pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid-19.
"Lembaga terkait harus mempercepat penyelidikan yang sedang berlangsung dan menyimpulkan hal yang sama dalam waktu 21 hari sejak tanggal perjanjian ini," ujar Kenyatta seperti dikutip
Anadolu Agency.
"Sejalan dengan kebijakan publik yang kami nyatakan tentang nol toleransi terhadap korupsi, semua orang yang terbukti bersalah sebagai akibat dari investigasi tersebut harus dibawa ke pengadilan, terlepas dari jabatan publik yang mereka pegang, atau status politik dan sosial mereka," jelasnya.
Sejauh ini, dari catatan pemerintah, Kenya sudah memiliki 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 30 triliun (Rp 14.700/dolar AS) yang berasal dari dukungan komunitas internasional untuk melawan Covid-19.
Namun, sebanyak jutaan dolar dilaporkan sudah dicuri dari kas Kementerian Kesehatan dan lembaga pemerintah lainnya.
Dugaan korupsi tersebut seiring dengan semakin langkanya peralatan medis, khususnya APD di berbagai rumah sakit di seluruh negeri.
Pekan lalu, para dokter di rumah sakit umum ibukota Nairobi melakukan aksi mogok kerja karena penundaan gaji dan kurangnya APD.
Padahal, data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan, Kenya sudah melaporkan 32.803 kasus Covid-19 dengan 559 kematian dan 19.055 sembuh. Artinya, masih banyak kasus aktif yang berada di negara Afrika Timur tersebut.
Selain para dokter, warga di sejumlah kota-kota besar juga melakukan aksi protes untuk menyerukan penyelidikan atas tuduhan korupsi dana stimulus Covid-19.