Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh warga di Angola/Net
Tindakan tegas petugas keamanan Angola saat menerapkan hukuman pada pelaku pelanggaran pembatasan Covid-19 menjadi sorotan beberapa kelompok hak asasi manusia.
Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia Angola 'Omunga' menuduh pasukan keamanan telah membunuh setidaknya tujuh orang saat menerapkan pembatasan Covid-19 di negara Afrika selatan itu.
Kedua kelompok hak asasi tersebut menyerukan penyelidikan yang lengkap dan transparan atas kematian setidaknya tujuh pria dan anak lelaki antara Mei dan Juli. Korban termuda berusia diketahui berusia 14 tahun.
"Pasukan keamanan Angola telah berulang kali menggunakan kekuatan yang berlebihan dan ilegal ketika dihadapkan pada pelanggaran peraturan keadaan darurat yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19," kata kelompok itu dalam siaran pers bersama, seperti dikutip dari
VOA, Rabu (26/8).
Perwakilan dari kelompok hak asasi manusia mengumpulkan sebuah laporan pembunuhan, yang sebagian besar dilaporkan di provinsi Luanda, rumah bagi ibu kota pesisir negara itu.
Salah satu warga yang diduga menjadi korban pembunuhan bernama Clinton Dongala Carlos yang berusia 16 tahun. Pada malam tanggal 4 Juli, dia dilaporkan sedang berjalan pulang di kota Cacuaco provinsi Luanda ketika lima pasukan keamanan mengejar dan menembak punggungnya. Saksi mata mengatakan polisi meminta air kepada penduduk setempat dan menuangkannya ke wajah remaja yang terluka itu saat dia berbaring di tanah.
"Para tetangga, yang bersembunyi dalam teror, kemudian mendengar tembakan kedua. Ketika petugas pergi, mereka melihat bahwa wajah Clinton telah ditembak," kata laporan itu.
Laporan Amnesty dan Omunga mengatakan semua pembunuhan itu terjadi di lingkungan yang kurang beruntung. Laporan itu mengatakan anggota Polisi Nasional Angola dan Angkatan Bersenjata Angola diduga terlibat.
Joao Pinto, seorang anggota kongres di Partai Gerakan Populer untuk Pembebasan Angola (MPLA) yang berkuasa, mengatakan kepada VOA bahwa semua keluhan harus diselidiki dengan benar untuk menilai niat para agen dan apakah kematian itu akibat dari penegakan hukum yang terlalu bersemangat.
"Pemerintah Angola adalah yang pertama melindungi kehidupan manusia, dan sejarah kami telah membuktikannya," kata Pinto. Dia menambahkan, pemerintah tidak membutuhkan arahan orang asing dalam membela hak asasi manusia.
Sementara Amnesty dan Omunga mengatakan mereka telah mengkonfirmasi bahwa tujuh kematian tersebut dilakukan oleh pasukan keamanan, kedua organisasi itu mengatakan jumlahnya mungkin lebih tinggi. Direktur eksekutif Omunga, Joao Malavindele mengatakan bahwa dirinya yakin setidaknya 16 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan.
Misalnya, jumlah korban tidak termasuk seorang pria berusia 21 tahun yang diduga ditembak mati Sabtu lalu oleh pasukan keamanan di Luanda. Dia tidak mengenakan masker wajah, sebuah aturan yang telah ditetapkan pemerintah Angola di depan umum sejak 9 Juli untuk membatasi penyebaran virus corona baru, yang menyebabkan Covid-19.
Sejauh ini investigasi kriminal terhadap tujuh kematian sudah dilakukan.
Direktur Amnesty untuk Afrika Selatan, Deprose Muchena mengatakan bahwa penyelidikan itu independen, tidak memihak dan transparan, dan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan dalam pengadilan yang adil. Keadaan darurat bukan alasan untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Salvador Freire, yang memimpin Maos Livres mengatakan bahwa kelompok bantuan hukum sudah memiliki tim pengacara untuk membantu para korban dan keluarga mereka untuk mendapatkan jawaban dan keadilan.
