Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani /Net

Dunia

Rouhani: AS Mau Akur? Minta Maaf Dulu Lah!

RABU, 26 AGUSTUS 2020 | 06:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah syarat diajukan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani kepada Amerika Serikat (AS) jika ingin menjalin kesepakatan baru dengan negara itu. Pertama-tama AS harus kembali ke kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan enam kekuatan yang ditinggalkan Washington dua tahun lalu.

"Kebijakan tekanan maksimum Washington terhadap Iran telah gagal 100 persen. Jika Washington menginginkan kesepakatan dengan kami, maka mereka harus meminta maaf karena keluar dari kesepakatan dan kembali ke sana," kata Rouhani dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari AFP, Selasa (25/8).

Sebenarnya Hubungan tegang yang panjang antara kedua musuh ini hampir berakhir sejak 2018 lalu, ketika Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan yang dicapai oleh pendahulunya Barack Obama dan menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.


Menanggapi apa yang disebut Washington sebagai kampanye 'tekanan maksimum' untuk memaksa Iran merundingkan kesepakatan baru, Teheran telah melanggar batasan utama pada aktivitas nuklir yang diberlakukan oleh perjanjian 2015, di mana Republik Islam itu menerima pembatasan pada program pengayaan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi.

Pekan lalu, pemerintahan Trump bertindak untuk memulihkan sanksi global PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata yang berakhir pada Oktober di bawah pakta 2015.

Tetapi usaha itu gagal total setelah 13 dari 15 negara di Dewan Keamanan PBB termasuk sekutu utama AS yang menandatangani perjanjian nuklir menyuarakan penentangan terhadap langkah Amerika tersebut, dengan alasan bahwa langkah itu tidak berlaku karena Washington menggunakan proses yang disepakati berdasarkan kesepakatan yang telah ditinggalkannya.

Pernyataan Rouhani ini sepertinya untuk menyinggung klaim Trump, bahwa AS bisa 'akur' dengan Iran jika ia memenangkan pemilihan pada November mendatang.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya