Berita

Rizal Ramli soroti pernyataan Menkeu yang menyalahkan sejumlah menteri yang tidak paham tata aturan birokrasi/Net

Politik

RR: Sri Mulyani Nyalahin Menteri Yang Enggak Paham Birokrasi, Mau Lepas Tangan

MINGGU, 23 AGUSTUS 2020 | 01:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Alasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyebut serapan dana corona minim karena banyak menteri yang belum mengerti birokrasi ditanggapi ekonom senior Indonesia, Dr Rizal Ramli.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai pernyataan Sri Mulyani sebagai sikap melepas tanggung jawab.

"Ibu Sri Mulyani salahkan menteri yang lain, yaitu menteri-menteri yang enggak ngerti birokrasi, enggak ngerti prosedur. Ini pernyataan mau lepas tangan," ujar Rizal Ramli dalam webinar P3S bertajuk 'Indonesia di Jurang Krisis Ekonomi', Sabtu (22/8).


Seharusnya, lanjut sosok yang kerap disapa RR ini, Sri Mulyani tidak menjadikan persoalan tidak paham birokrasi dan prosedur sebagai alasan terkait serapan dana penanganan corona.

Pasalnya, waktu RR menjabat Menko Ekuin di era Presiden keempat Gus Dur, juga ada banyak menteri yang belum memahami birokrasi dan prosedural keuangan negara dan pemerintahan.

Kala itu, RR mengambil tindakan untuk bisa memberikan pemahaman kepada para menteri yang tidak paham birokrasi dan prosedur keuangan, agar serapan anggaran negara bisa cepat.

"Saya juga dulu gitu, banyak menteri yang enggak ngerti apa-apa enggak pernah kerja di birokrasi, ya saya kumpulin. Gini, gini (dijelasin)," ungkapnya.

Bahkan, ketika itu RR mengaku siap menjadi jaminan jika ada persoalan hukum yang menyangkut kebijakan perekonomian yang dia keluarkan.

"Saya umumkan kalau ada apa-apa yang tanggung jawab Rizal Ramli. Tangkep RR. Asal kamu enggak nyolong, para Dirjen, para direktur, ya tanggungjawab saya itu. Kan, kalau anak buah senang, dia cepet (kerja) prosedurnya karena sudah diputuskan oleh Menko," sambungnya.

Seharusnya, menurut RR, Sri Mulyani bisa melakukan hal yang sama dari apa yang pernah dilakukannya di era pemerintahan Presiden Gus Dur. Bukan malah mengeluh setelah 6 bulan masa krisis corona yang telah membuat pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen.

"Karena sebagai Menkeu dia bisa didik menteri yang lain. Dikursusin seminggu lah soal prosedur birokrasi. Enam bulan atau setahun yang lalu (seharusnya)," demikian Rizal Ramli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya