Rombongan militer pemberontak membawa Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita, Selasa/Net
Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan bahwa pemerintah Maroko terus mengikuti perkembangan atas peristiwa makar yang sedang berlangsung selama beberapa jam terakhir di Bamako, Mali, dan merasa sangat prihatin.
Selama ini Maroko telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas antar negara.
"Kerajaan Maroko berkomitmen untuk menjaga stabilitas di negara itu. Maroko menyerukan kepada berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam dialog damai yang bertanggung jawab, dan agar semua pihak bisa menghormati tatanan konstitusional dan demokrasi. Ini semua untuk menghindari kemunduran yang merugikan rakyat Mali," isi pernyataan pelayanan pers kementerian, yang dikutip dari Maroccoworld, Rabu (19/8).
Pengunjuk rasa turun ke jalan, menghidupkan kembali seruan publik selama beberapa pekan terakhir untuk menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Warga Mali telah lama merasa frustasi menyaksikan kegagalan pemerintah untuk menahan pemberontakan Islam dan meningkatkan ekonomi.
Penangkapan dua pejabat tinggi itu menyusul pemberontakan oleh perwira militer yang ditempatkan di pangkalan dekat Bamako awal malam ini.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Mali, Tiebile Drame, telah menyoroti kontribusi aktif Maroko untuk pencarian perdamaian di wilayah Sahel.
Dalam pertemuan pada 17 Agustus dengan Duta Besar Maroko untuk Mali, Hassan Naciri, Drame mengatakan Maroko secara aktif berusaha mendukung inisiatif perdamaian dan menyelesaikan masalah sosial-politik di Sahel.
Pertemuan antara diplomat Mali dan Maroko juga difokuskan pada hubungan bilateral dan sarana perluasan kerja sama Maroko-Mali.
Kepedulian Kementerian Maroko tentang kesejahteraan rakyat Mali mencerminkan niat baik yang terlihat dalam pertemuan rutin antara pejabat kedua negara untuk membahas masalah-masalah utama.
Maroko sejauh ini menjadi teman baik bagi Mali.
Kerja sama yang berkembang antara Maroko dan Mali merupakan bagian dari kebijakan Selatan-Selatan negara Afrika Utara itu, yang bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara Afrika.
Pada Maret 2018, Perdana Menteri Soumeylou Boubeye Maiga memimpin delegasi Mali ke Rabat, di mana perwakilan Maroko dan Mali membahas masalah-masalah utama di wilayah Sahel. Ini termasuk perdamaian, keamanan, kontraterorisme , dan migrasi tidak teratur.
Pada Maret 2019, kedua negara menandatangani perjanjian untuk menyelaraskan kebijakan migrasi mereka dan mempromosikan kebijakan Afrika terpadu tentang migrasi.
Februari 2020, Mali dan Maroko menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan kemitraan mereka di bidang perumahan dan perencanaan kota. Ini melibatkan penawaran pelatihan kepada para eksekutif Mali berdasarkan keahlian Maroko..
