Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Parlemen Dianggap Bersekongkol Dengan Pemerintah, Masinton: Kita Bukan Bagian Dari Yang Melobangi Kapal

RABU, 19 AGUSTUS 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggapan ada persekongkolan antara pemerintah dengan parlemen dengan mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat dibantah anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Pasalnya, 90 persen parlemen berasal dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

“Kalau kita lihat bahwa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ini menurut saya, di tengah-temgah pesimisme, tadi yang disampaikan teman-teman bahwa melihat 'wah ini ada persekongkolan para parlemen dengan pemerintahnya', enggak begitu juga,” ujar Masinton di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa malam (18/8).

Menurut Masinton, anggota dewan di DPR RI kerap mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menuai kontroversi di masyarakat. Hal itu dilakukan untuk sebagai bentuk fungsi pengawasan.


“Di parlemen juga kita kerap melakukan kritik terhadap pemerintah sendiri bahkan. Jadi itulah dinamika bahwa semangat untuk membangun Indonesia itu, benar-benar kita lakukan sama-sama,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Dengan demikian, Masinton membantah anggapan adanya persekongkolan pemerintah dan parlemen yang seakan-akan ingin menyokong pihak tertentu lantaran menjadi koalisi pemerintah.

“Tidak ada persekongkolan, satu kelompok mengklaim bahwa ini kapal karam kemudian ada yang melobanginya, dan kita bukan bagian dari melobangi itu. Kita justru sedang membangun optimisme dengan berlabuh dalam situasi terpaan badai krisis pandemik ini,” paparnya.

Menurutnya, capaian selama ini tidak datang tiba-tiba. Namun, melalui komitmen antara pemerintah dan parlemen untuk membangun bangsa.

“Saat ini kita optimis, benar-benar berjalan dalam situasi pandemik ini di mana negara-negara lain mengatasinya dengan ada gejolak sana sini, kita relatif bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya