Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Parlemen Dianggap Bersekongkol Dengan Pemerintah, Masinton: Kita Bukan Bagian Dari Yang Melobangi Kapal

RABU, 19 AGUSTUS 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggapan ada persekongkolan antara pemerintah dengan parlemen dengan mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat dibantah anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Pasalnya, 90 persen parlemen berasal dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

“Kalau kita lihat bahwa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ini menurut saya, di tengah-temgah pesimisme, tadi yang disampaikan teman-teman bahwa melihat 'wah ini ada persekongkolan para parlemen dengan pemerintahnya', enggak begitu juga,” ujar Masinton di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa malam (18/8).

Menurut Masinton, anggota dewan di DPR RI kerap mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menuai kontroversi di masyarakat. Hal itu dilakukan untuk sebagai bentuk fungsi pengawasan.

“Di parlemen juga kita kerap melakukan kritik terhadap pemerintah sendiri bahkan. Jadi itulah dinamika bahwa semangat untuk membangun Indonesia itu, benar-benar kita lakukan sama-sama,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Dengan demikian, Masinton membantah anggapan adanya persekongkolan pemerintah dan parlemen yang seakan-akan ingin menyokong pihak tertentu lantaran menjadi koalisi pemerintah.

“Tidak ada persekongkolan, satu kelompok mengklaim bahwa ini kapal karam kemudian ada yang melobanginya, dan kita bukan bagian dari melobangi itu. Kita justru sedang membangun optimisme dengan berlabuh dalam situasi terpaan badai krisis pandemik ini,” paparnya.

Menurutnya, capaian selama ini tidak datang tiba-tiba. Namun, melalui komitmen antara pemerintah dan parlemen untuk membangun bangsa.

“Saat ini kita optimis, benar-benar berjalan dalam situasi pandemik ini di mana negara-negara lain mengatasinya dengan ada gejolak sana sini, kita relatif bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya