Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Parlemen Dianggap Bersekongkol Dengan Pemerintah, Masinton: Kita Bukan Bagian Dari Yang Melobangi Kapal

RABU, 19 AGUSTUS 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggapan ada persekongkolan antara pemerintah dengan parlemen dengan mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat dibantah anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Pasalnya, 90 persen parlemen berasal dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

“Kalau kita lihat bahwa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ini menurut saya, di tengah-temgah pesimisme, tadi yang disampaikan teman-teman bahwa melihat 'wah ini ada persekongkolan para parlemen dengan pemerintahnya', enggak begitu juga,” ujar Masinton di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa malam (18/8).

Menurut Masinton, anggota dewan di DPR RI kerap mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menuai kontroversi di masyarakat. Hal itu dilakukan untuk sebagai bentuk fungsi pengawasan.


“Di parlemen juga kita kerap melakukan kritik terhadap pemerintah sendiri bahkan. Jadi itulah dinamika bahwa semangat untuk membangun Indonesia itu, benar-benar kita lakukan sama-sama,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Dengan demikian, Masinton membantah anggapan adanya persekongkolan pemerintah dan parlemen yang seakan-akan ingin menyokong pihak tertentu lantaran menjadi koalisi pemerintah.

“Tidak ada persekongkolan, satu kelompok mengklaim bahwa ini kapal karam kemudian ada yang melobanginya, dan kita bukan bagian dari melobangi itu. Kita justru sedang membangun optimisme dengan berlabuh dalam situasi terpaan badai krisis pandemik ini,” paparnya.

Menurutnya, capaian selama ini tidak datang tiba-tiba. Namun, melalui komitmen antara pemerintah dan parlemen untuk membangun bangsa.

“Saat ini kita optimis, benar-benar berjalan dalam situasi pandemik ini di mana negara-negara lain mengatasinya dengan ada gejolak sana sini, kita relatif bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya