Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Pemilu Di Tengah Pandemik, Metode Pemungutan Suara Pilpres AS Lewat Surat Masih Diperdebatkan

SELASA, 18 AGUSTUS 2020 | 08:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) kerap menjadi acuan demokrasi negara lain. Sehingga tak heran jika pemilihan umum (pemilu) AS tahun ini, di tengah pandemik Covid-19, sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak.

Tahun ini, tepatnya pada 3 November 2020, AS bukan hanya akan memilih presiden, namun juga seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sepertiga anggota Senat.

Metode pemungutan suara di tengah pandemik yang digunakan oleh AS tentu akan menjadi bahan pertimbangan oleh negara lain yang juga melakukan pemilu.


Kendati begitu, masih ada perdebatan besar mengenai metode pemungutan suara di AS, yaitu terkait memilih secara langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) atau mengirimkan surat suara lewat pos.

Memilih Langsung Vs Surat Pos

Di tengah pandemik Covid-19, pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya karena berisiko meningkatkan penyebaran Covid-19. Metode pemungutan suara yang masih diperdebatkan oleh AS saat ini adalah dengan memilih secara langsung atau melalui surat pos.

Perdebatan muncul ketika Partai Republik menolak menggunakan metode surat pos. Presiden Donald Trump berdalih, metode tersebut hanya akan meningkatkan kecurangan.

"Presiden Trump belum begitu mendukung 100 persen karena dikhawatirkan terjadi kecurangan. Selain itu, kantor pos juga membutuhkan anggaran yang besar untuk dapat melakukan pengiriman-pengiriman tersebut," ujar Konsul Jenderal RI di Houston, Nana Yuliana dalam diskusi virtual RMOL World View, Senin (17/8).

Sementara itu, Partai Demokrat menganggap metode tersebut cukup efektif untuk menghindari penularan di TPS, di mana biasanya terjadi penumpukan para pemilih.

Pembekuan Bantuan Dana Kantor Pos

Penolakan Trump terhadap metode pemungutan suara melalui surat membuatnya kemudian menangguhkan bantuan anggaran untuk Kantor Pos Amerika Serikat (USPS), yang menjadi paket stimulus dari pemerintah dalam merespons pandemik Covid-19.

Melalui akun Twitter-nya, @realDonaldTrump pada Selasa (18/8), Trump mengatakan, penangguhan dana tersebut untuk menyelamatkan Kantor Pos. Lantaran metode pemungutan suara melalui surat pos hanya akan membuang-buang banyak biaya.

"Sistem Kantor Pos AS telah gagal selama beberapa dekade. Kami hanya ingin MEMBUAT KANTOR POS HEBAT LAGI, sementara pada saat yang sama menghemat miliaran dolar setahun untuk para Pembayar Pajak Amerika," ujar Trump.

Dikatakan oleh Nana, untuk melancarkan metode pemungutan suara lewat pos memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Memang ada kebutuhan sebanyak 25 juta dolar AS yang memang anggarannya cukup besar untuk bisa menyediakan kertas suara lewat pos," jelas Nana.

Covid-19 Vs Demokrasi

Walaupun Trump menolak dengan keras, sebanyak 34 negara bagian di AS sudah menyetujui melakukan pemilu lewat pos. Bahkan, jika mengikuti berita, kata Nana, California sudah mengirimkan kertas suara ke masyarakat.

Meski begitu, Nana berkata, metode pemungutan suara melalui pos pun belum matang sepenuhnya karena belum ada pengaturan-pengaturan khusus.

"Pengiriman lewat pos ini dikhawatirkan kertas suaranya tidak sampai kepada pemilih, karena salah alamat dan sebagainya. Lalu mengirim kembali juga waktunya mungkin bisa lewat dari election day tanggal 3 November," jelasnya.

Dengan situasi tersebut, tambahnya, terjadi situasi dilematis yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah AS mengingat waktu pemungutan suara hanya kurang lebih 100 hari.

"Dilematis sekali. Di satu pihak dalam kondisi Covid di mana angka (infeksi) di Amerika sangat tinggi tapi di pihak lain ada tuntutan dmeokrasi di mana pemilu harus tetap dilaksanakan," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya