Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavusoglu (kanan) dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berpose pada pertemuan di Santo Domingo, Republik Dominika, 16 Agustus 2020/Net
Di sela-sela acara pelantikan Presiden Dominika Luis Abinader, Menlu AS Mike Pompeo dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu sempat melakukan pertemuan di Ibu Kota Santo Domingo untuk membahas situasi terkini di Mediterania Timur dan Libya pada Minggu (16/8).
Sebuah pernyataan tertulis oleh Departemen Luar Negeri AS mengatakan Cavusoglu dan Pompeo membahas masalah yang menjadi perhatian bersama, termasuk mengurangi ketegangan antara aktor regional di Mediterania Timur, tempat Turki melakukan eksplorasi energi.
Usai pertemuan Cavusoglu mengatakan pertemuan tersebut bahwa mereka juga mengevaluasi situasi di Libya, setuju untuk melanjutkan konsultasi dengan para ahli.
Ketegangan meningkat di kawasan itu setelah pakta maritim baru Yunani yang kontroversial dengan Mesir. Sumber-sumber pertahanan Yunani mengumumkan latihan militer bersama Kamis di Mediterania Timur bersama dengan Prancis, yang berusaha untuk mengurung wilayah maritim Turki.
Latihan tersebut mengikuti dimulainya kembali eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur pada 10 Agustus, tepat setelah penandatanganan pakta maritim Yunani-Mesir, yang disebut Turki ilegal. Ankara untuk sementara menghentikan eksplorasi oleh kapal penelitian seismik MTA Oruc Reis untuk memungkinkan pembicaraan diplomatik, tetapi hasilnya nihil.
Turki secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintahan Siprus Yunani di Mediterania Timur, dengan menyatakan bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya alam di daerah tersebut.
Prosedur pengeboran Turki di Mediterania Timur termasuk dalam dua kategori: area berlisensi yang dikeluarkan oleh TRNC untuk Turki dan area berlisensi yang dikeluarkan oleh Turki untuk Turkish Petroleum Corporation (TPAO), perusahaan minyak nasional Turki.
Setelah pertemuan tersebut, Cavusoglu juga menanggapi komentar terbaru dari calon presiden dari Partai Demokrat AS Joe Biden. Dalam video yang viral akhir pekan lalu Biden mengatakan dia akan mengupayakan perubahan rezim di Turki dan menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan kepemimpinan oposisi di negara itu untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip ErdoÄŸan dalam pemilu 2023 Turki.
Cavusoglu mengatakan pernyataan Biden itu telah melewati batas, dia menyatakan bahwa hanya Turki yang dapat memutuskan siapa pemimpinnya, melalui pemilihan yang demokratis dan transparan.
"Tak seorang pun dari Amerika atau negara lain dapat memutuskan itu," kata Cavusoglu, seperti dikutip dari
Daily Sabah, Senin (17/8).
"Sebagai bangsa Turki, kami secara radikal menolak pemaksaan tersebut. Oleh karena itu, itu adalah pernyataan bodoh yang tidak mengakui bangsa Turki juga," lanjutnya.
Cavusoglu juga mengecam penggunaan kata 'Kurdi' oleh Biden untuk merujuk pada teroris YPG / PKK.
"Kurdi akan bekerja di setiap pos pemerintahan; mereka akan terus berkontribusi untuk kehidupan di Turki dengan banyak cara, seperti yang selalu mereka lakukan. Kami semua mengatakan 'tidak' pada teror," katanya.
Cavusoglu juga mengecam Uni Emirat Arab (UEA) atas kesepakatannya baru-baru ini dengan Israel untuk menormalkan hubungan diplomatik dan aktivitas destruktifnya di Yaman yang dilanda perang.
Dia mengatakan penderitaan orang Palestina adalah masalah bagi seluruh dunia Muslim, tidak hanya untuk orang Arab, menuduh Abu Dhabi "menusuk dari belakang" Palestina dengan membuat kesepakatan dengan Israel yang mendukung pendudukan ilegal atas Palestina.
"Orang Emirat melihat pemerintahan mereka yang seperti boneka," katanya.
