Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo /Net

Dunia

DK PBB Tolak Perpanjang Embargo Senjata Iran, Mike Pompeo: Itu Tidak Dapat Dimaafkan

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 09:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Pompeo mengatakan langkah Dewan Keamanan sebagai sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Dia menilai DK PBB telah gagal mempertahankan upaya perdamaian dan keamanan internasional.

"Kegagalan Dewan Keamanan untuk bertindak secara tegas dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional tidak dapat dimaafkan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan menjelang dewan mengumumkan hasil pemungutan suara, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (15/8).


Dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China menentang perpanjangan larangan senjata, yang akan berakhir pada Oktober mendatang di bawah kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Sebelas anggota abstain, termasuk Prancis, Jerman dan Inggris, sedangkan Washington dan Republik Dominika adalah satu-satunya yang memberikan suaranya.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara bahwa hasilnya "sekali lagi menunjukkan bahwa unilateralisme tidak mendapat dukungan dan penindasan akan gagal," seperti dikutip dari Reuters.

Amerika Serikat sekarang dapat menindaklanjuti ancaman untuk memicu kembalinya semua sanksi PBB terhadap Iran menggunakan ketentuan dalam kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai snapback, meskipun Presiden Donald Trump membatalkan perjanjian itu pada 2018. Para diplomat mengatakan Amerika Serikat dapat melakukan ini pada awal minggu depan, tetapi akan menghadapi pertempuran yang sulit dan berantakan.

"Dalam beberapa hari mendatang, Amerika Serikat akan menindaklanjuti janji itu untuk tidak berhenti memperpanjang embargo senjata," kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft dalam sebuah pernyataan.

Para diplomat mengatakan langkah seperti itu akan menempatkan kesepakatan nuklir yang rapuh lebih berisiko karena Iran akan kehilangan insentif besar untuk membatasi kegiatan nuklirnya. Iran telah melanggar bagian dari kesepakatan nuklir sebagai tanggapan atas penarikan AS dari pakta tersebut dan sanksi sepihak.

Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba memicu kembalinya sanksi.

“Pengenaan sanksi atau pembatasan apa pun terhadap Iran oleh Dewan Keamanan akan sangat dipenuhi oleh Iran dan pilihan kami tidak terbatas. Amerika Serikat dan setiap entitas yang mungkin membantu atau menyetujui perilaku ilegalnya akan memikul tanggung jawab penuh,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya