Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tak Rela TikTok Dibeli Microsoft, China Juluki AS 'Pencuri'

SELASA, 04 AGUSTUS 2020 | 12:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Donald Trump telah memberikan tenggat waktu hingga 15 September 2020 bagi perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk membeli saham TikTok di sana. Jika tidak, aplikasi buatan China tersebut terpaksa ditendang dari negeri Paman Sam.

Menanggapi keputusan Trump tersebut, surat kabar pemerintah China Daily menyebut AS sebagai "pencuri" dalam sebuah editorialnya, melansir CNA, Selasa (4/8).

Surat kabar tersebut mengatakan, penindasan yang dilakukan AS terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China merupakan konsekuensi dari prinsip "American first" yang dicanangkan Trump. Dengan begitu, Beijing tidak memiliki pilihan lain selain ikut menyerang dalam "pertempuran yang fana" tersebut.


"China memiliki banyak cara untuk merespons jika pemerintah AS melakukan penghancuran dan perebutan yang direncanakan," tambah China Daily.

Selain China Daily, surat kabar Partai Komunis China Global Times juga ikut mengkritik AS. Surat kabar tersebut mengatakan, perlakuan AS terhadap ByteDance dan Huawei Technologies, yang kini masuk daftar hitam perdagangan AS, menunjukkan upaya Washington untuk memisahkan ekonominya dari China.

Pada Senin (3/8), perusahaan teknologi raksasa AS, Microsoft, mengatakan pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan ByteDance, perusahaan pengembang TikTok, untuk melakukan negosiasi pembelian agar aplikasi tersebut bisa tetap berjalan di AS.

Sementara itu, pada akhir pekan, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, Trump akan mengambil tindakan segera terhadap perusahaan perangkat lunak dari China, terutama TikTok.

Menurut Pompeo, langkah Trump untuk menghentikan penggunaan TikTok di AS karena perusahaan tersebut menjadi mata-mata China dengan memberikan data mengenai orang Amerika kepada Partai Komunis China.
Sejauh ini, TikTok memiliki sekitar 800 juta total pengguna global. Sebanyak 150 juta di antaranya di AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya