Berita

Rudal-rudal Korea Utara/Net

Dunia

PBB: Korea Utara Lanjutkan Program Senjata Nuklir, Kena Sanksi Lagi?

SELASA, 04 AGUSTUS 2020 | 08:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah laporan rahasia PBB yang bocor menunjukkan, Korea Utara sedang melanjutkan program senjata nuklir dengan mengembangkan perangkat nukli iniatur agar sesuai dengan rudal balistiknya.

Laporan tersebut berdasarkan hasil pemantauan panel ahli independen tekait negara-negara yang dikenai sanksi oleh PBB. Panel meyakini, enam uji coba rudal yang dilakukan Pyongyang beberapa waktu lalu digunakan untuk mengembangkan perangkat rudal mini.

Dikutip dari Reuters, laporan tersebut diserahkan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada Senin (3/8).


"Republik Rakyat Demokratik Korea (RRD Korea) sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium yang sangat diperkaya dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental," bunyi laporan tersebut.

"Satu negara anggota menilai RRD Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir," tambah laporan tersebut tanpa mengidentifikasi siapa negara tersebut.

Lebih lanjut, laporan tersebut menyebut, Korea Utara kemungkinan tengah mengembangkan miniaturisasi untuk menggabungkan peningkatan teknologi seperti paket bantuan penetrasi atau berpotensi untuk mengembangkan beberapa sistem hulu ledak.

Sejak September 2017, Korea Utara diketahui belum pernah melakukan uji coba nuklir lagi. Pemimpin Tertingginya, Kim Jong Un, pada pekan lalu mengatakan, senjata nuklir Korea Utara menjadi jaminan keamanan dan masa depan meski terdapat tekanan dari luar.

PBB sendiri sudah menjatuhkan sanksi kepada Korea Selatan sejak 2005 terkait program nuklir dan rudal balistiknya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya